Jokowi Diminta Pertahankan 7 Menteri Ini, Dianggap Kerja Bagus saat Jadi Menteri: Siapa Saja Mereka

Jokowi diminta mempertahankan setidaknya 7 menteri yang dinilai memperlihatkan kinerja yang bagus selama duduk menjadi menteri dalam Kabinet Jokowi I


zoom-inlihat foto
menteri0008.jpg
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla berfoto bersama anggota Kabinet Kerja I di Istana Merdeka, Jakarta, 27 Oktober 2014 silam. Jokowi Diminta Pertahankan 7 Menteri Ini, Dianggap Kerja Bagus saat Jadi Menteri: Siapa Saja Mereka.


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Pelantikan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin tinggal menghitung hari.

Jokowi-Maruf akan dilantikan pada 20 Oktober nanti.

Menghitung mundur pelantikan, Jokowi mengungkapkan susunan kabinet jilid II sudah rampung.

Namun, hal ini masih menutup kemungkinan dapat berubah sampai hari pengumuman nanti.

Hingga kini siapa bakal calon menteri yang akan mendampingi Jokowi untuk lima tahun mendatang belum juga muncul.

Namun, Jokowi diminta mempertahankan setidaknya 7 menteri yang dinilai memperlihatkan kinerja yang bagus selama duduk menjadi menteri dalam Kabinet Jokowi I.

Siapa saja mereka?

Baca: 5 Fakta Irma Suryani Chaniago, Politisi Nasdem yang Dikabarkan Masuk Jajaran Menteri Kabinet Kerja 2

Baca: Kabinet Kerja jilid II, Jokowi Bakal Umumkan Usai Pelantikan, Ini Gambaran Komposisi Menteri

 

Hal tersebut dikatakan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jumat (11/10/2019).

"Mungkin ada beberapa pertimbangan masih bisa," kata Jokowi.

Siapakah Menteri yang layak dipertahankan Jokowi?

Pengamat politik Sebastian Salang menilai terdapat tujuh menteri layak untuk dipertahankan Jokowi untuk kembali masuk kabinet.

Menurut Sebastian, tujuh menteri itu berkinerja bagus selama lima tahun ini.

"Menteri dari kabinet jilid I yang dinilai kinerjanya bagus. Mereka layak dipakai kembali untuk melanjutkan periode kedua," ujar Sebastian kepada Tribunnews.com, Sabtu (13/10/2019).

Meraka adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi.

Baca: PDIP Minta Minimal 4 Kabinet Menteri Jokowi Maruf, Orang di Dekat Megawati Ini Diduga Calon Kuat

menteri0001
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mendatangi Pusat Logistik Berikat (PLB) di wilayah Sunter, Jakarta Utara, Jumat (4/10/2019). Kedatangan Sri Mulyani ke PLB bukan tanpa tujuan, ia diperintahkan Presiden Joko Widodo untuk mengecek langsung PLB terkait banjir impor tekstil. (Tribunnews/Jeprima)

Baca: 3 Menteri Perempuan Dinilai Berpeluang Menjabat Lagi, tapi Satu di Antaranya Isyaratkan Pamit

menteri0002
KANDANG ANOA - Menteri lingkungan hidup dan kehutanan Siti Nurbaya berswafoto di depan kandang Anoa dalam kunjungannya di Anoa Breeding Center dalam balai penelitian dan pengembangan lingkungan hidup dan kehutanan Maanado, Kamis (11/01/2017). (TRIBUN MANADO/ANDREAS RUAUW)
menteri0003
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno L.P. Marsudi pada saat berkunjung ke Markas Indonesia Battalion (Indobatt) UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) di Adchit Alqusayr, Lebanon Selatan, Senin (26/2/2018). Dalam kunjungan tersebut Menlu disambut Komandan Kontingen Garuda TNI Unifil Kolonel Inf Murbianto Adhi Wibowo dan Komandan Satgas Indobatt XXIII-L Letkol Inf Arfan Johan Wihananto S.I.P. beserta jajaran Perwira Kontingen Garuda lainnya dalam sebuah acara di Medical Camp di Baladiyah (kantor distrik) Ett Teibe yang merupakan Area of Responsibility dari Indobatt. TRIBUNNEWS.COM/PUSPEN TNI/Letnan Kolonel (KH) H Agus Cahyono
Selanjutnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo.
menteri0004
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menjelaskan hasil Rapat terbatas mengenai rencana Pembangunan terminal Bareng Umum international Di Kawasan Pos pemeriksaan lintas batas Entikong, Kalbar Di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (7/7/2015). Turut mendampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, dan Gubernur Kalbar Cornelis. (Tribunnews.com/Andri Malau)
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Ignasius Jonan (kanan) didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Rektor Universitas Padjadjaran (Unpad), Rina Indiastuti memakai jaket pemberian dari Himpunan Mahasiswa Geologi Unpad seusai memberikan orasi ilmiah pada Orasi Ilmiah Dies Natalis ke-62 Unpad, di Grha Sanusi Hardjadinata, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (11/9/2019). Orasi ilmiah yang dibawakan Ignasius Jonan mengangkat tema
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Ignasius Jonan (kanan) didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Rektor Universitas Padjadjaran (Unpad), Rina Indiastuti memakai jaket pemberian dari Himpunan Mahasiswa Geologi Unpad seusai memberikan orasi ilmiah pada Orasi Ilmiah Dies Natalis ke-62 Unpad, di Grha Sanusi Hardjadinata, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (11/9/2019). Orasi ilmiah yang dibawakan Ignasius Jonan mengangkat tema "Energi yang Berkeadilan". (Tribun Jabar/Gani Kurniawan) (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)
menteri006
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Eko Putro Sandjojo. (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menambahkan terdapat tiga Menteri Kabinet kerja I layak untuk dipertahankan Jokowi.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menurut anggota DPR RI ini layak untuk kembali dipercayakan Jokowi untuk mengisi kursi yang sama di Kabinet Kerja II.

"Pak Basuki PUPR layak dipertahankan. Pekerja keras dan berpikir terbuka. Bisa bekerjasama dengan semua. Dan paling utama dia itu bersih," ujar mantan Wakil Ketua BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kepada Tribunnews.com, Minggu (13/10/2019).

Selain Menteri PUPR, dia menjelaskan, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga layak untuk dipertahankan Jokowi.

"Bu Sri Mulyani mampu mengawal kondisi perekonomian Indoensia di tengah banyak tantangan. Walau belum lebih baik tapi mampu menjaga kestabilan," jelas Mardani Ali Sera.

Terakhir nama Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti imbuh dia, bisa kembali dipilih Jokowi untuk mengisi jabatan yang sama untuk lima tahun mendatang.

menteri0007
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menunjukkan lobster mutiara seharga Rp 5 juta per buah saat memberikan keterangan pers terkait penggagalan penyelundupan benih lobster, di Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam, Kepulauan Riau, Senin (15/7/2019). Tim gabungan Polda Lampung, Polda Jambi, dan Stasiun KIPM Jambi berhasil menggagalkan upaya penyelundupan benih lobster menuju Singapura dengan jumlah 830 ribu benih lobster senilai Rp 140 miliar. (Tribun Batam/Argianto DA Nugroho)

"Bu Susi Pudjiastuti dengan keberaniannya menjaga laut Indonesia. Banyak pekerjaan belum selesai. Dan layak dilanjutkan," katanya.

Namun ia tetap menyerahkan siapa menteri yang akan dipilih untuk mengisi Kabinet Kerja II kepada Jokowi.

"Untuk siapa yang layak, hak Pak Jokowi untuk menentukan. Tapi pesannya cari yang komitmen dan kompeten," ucapnya.

Mantan Kepala Daerah Layak Dipertimbangkan

Sebastian menilai, para mantan kepala daerah yang sukses memimpin daerahnya dapat dipertimbangkan Jokowi menjadi menteri.

Sebab dia tegaskan, Jokowi membutuhkan mentri yang mampu mengeksekusi visi, misi dan programnya. Bukan orang yang sekedar pandai beretorika atau pencitraan.

Dia mencontohkan, mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo.

"Syahrul Yasin Limpo itu orang yang berhasil mengangkat petani dan Sulsel menjadi gudang pangan nasional," jelasnya.

Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat M Zainul Majdi yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB).

"TGB dinilai berhasil mendorong NTB sebagai daerah pariwisata yang berhasil. Yang lain bisa dilihat," katanya.

Menurut dia, para direktur utama BUMN atau Swasta yang dinilai berhasil dan meningkatkan prestasi perusahaan bisa juga dipertimbangkan Jokowi untuk masuk Kabinet Kerja II.

Karena mereka itu sudah terbukti mampu mempin dengan baik dan hasilnya sudah terlihat. Selain itu telah teruji memiliki integritas yang baik.

Pun dia menilai, profesional yang tersebar di partai politik juga bisa dipilih Jokowi untuk menjadi menteri.

"Partai diminta untuk mengajukan para profesional di partainya masing. Bila perlu partai dan calonnya diminta menjelaskan kementrian mana yang mereka kehendaki, kenapa menghendaki itu dan apa ide perbaikan atau pengembangan yang akan mèreka lakukan. Dengan demikian presiden yakin menempatkan mentrinya pada tempat yang tepat," jelasnya.

Jokowi dan Prabowo Bahas Bergabungnya Gerindra ke Koalisi

Presiden Jokowi dan Prabowo membahas kemungkinan bergabungnya Partai Gerindra ke koalisi partai politik pendukung pemerintahan.

Hal tersebut diakui Presiden Jokowi usai bertemu Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

"Juga berkaitan dengan masalah koalisi. Kami tadi sudah berbicara banyak mengenai kemungkinan Partai Gerindra masuk ke koalisi kita," ujar Jokowi.

Meski demikian, Presiden mengakui, pembahasan Gerindra bergabung ke koalisi parpol pendukung pemerintah belumlah rampung.

"Tapi untuk urusan yang satu ini belum final," ujar Jokowi.

Jokowi tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang menyebabkan pembahasan tersebut belum rampung.

Prabowo sendiri yang turut hadir ketika Presiden Jokowi memberikan keterangan pers menegaskan, siap membantu pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin apabila diperlukan.

"Saya sampaikan ke beliau, kalaupun kami diperlukan (di pemerintahan), kami siap membantu," ujar Prabowo.

"Kami akan memberikan gagasan optimis, kami yakin Indonesia bisa tumbuh, bisa bangkit cepat," jelasnya.

Prabowo menekankan bahwa Partai Gerindra selalu mengutamakan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara.

Meskipun berbeda pandangan politik dan pernah terlibat rivalitas pada pesta demokrasi, Prabowo meyakinkan bahwa hal itu bukanlah penghalang.

"Kami bertarung politik. Tapi begitu selesai, kepentingan nasional yang utama. Kita harus bersatu," lanjut Prabowo.

Jokowi Susun Ulang Kabinet Kerja Jilid ll Usai Bertemu SBY

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatur ulang kembali susunan Kabinet Kerja jilid ll, usai bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

"Mungkin ada beberapa pertimbangan, masih bisa (berubah usai bertemu SBY)," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

Sementara terkait pengumuman susunan menteri yang baru, Jokowi menyebut akan disesuaikan dengan kondisi setelah pelantikan dirinya dengan Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024.

"Mungkin bisa hari yang sama (saat pelantikan), mungkin sehari setelah pelantikan," paparnya.

Kemarin, Jokowi menerima SBY di Istana Merdeka dan berdiskusi secara empat mata di ruangan Jepara sekitar satu jam.

Menurut Jokowi, pertemuan dengan SBY turut membicarakan rencana masuknya Demokrat ke dalam partai koalisi pemerintah.

"Kami bicara itu (gabungnya Demokrat) tapi belum sampai sebuah keputusan," ujar Jokowi sembari meminta bertanya langsung ke SBY rencana Demokrat bergabung ke partai koalisi pemerintah.

Namun, ketika ditanya soal kemungkinan menteri Kabinet Kerja jilid ll akan diisi oleh Agus Harimurti Yudhoyono atau kader Demokrat lain, Jokowi menyebut pembicaraan belum sampai tahap mengusulkan nama.

"Enggak sampai ke sana (mengusulkan nama), belum sampai ke sana," ucap Jokowi.(*)

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau





Editor: haerahr
BERITATERKAIT
Ikuti kami di
KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2026 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved