lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM – Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis (10/9/2019).
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi mengaku membahas situasi politik hingga ekonomi nasional terkini.
Selain itu, Jokowi juga mengakui ada pembicaraan terkait peluang Demokrat bergabung dengan pemerintah.
"Kita bicara itu (rencana bergabungnya Demokrat) tapi belum sampai sebuah keputusan," kata Jokowi kepada wartawan usai bertemu SBY di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/9/2019).
Lebih lanjut, Jokowi juga meminta kepada wartawan yang hadir untuk menanyakan langsung kepada SBY apakah bersedia membawa Demokrat bergabung dengan pemerintah atau tidak.
"Ditanyakan ke Pak SBY langsung," katanya.
Baca: Baru Menikah 2 Bulan, Pasangan Suami Istri Ditemukan Tewas Berpelukan
Baca: PDIP Minta Minimal 4 Kabinet Menteri Jokowi Maruf, Orang di Dekat Megawati Ini Diduga Calon Kuat
Namun ketika ditanya terkait nama-nama menteri yang diusulkan oleh SBY, Jokowi menjawab jika pembahasan belum sampai kearah sana.
"Enggak sampai ke sana, belum sampai kesana (mengusulkan nama menteri)," kata Jokowi dikutip Tribunnewswiki dari Kompas.com
Pertemuan Jokowi dan SBY yang digelar pada Kamis (10/9/2019) di Istana Merdeka, Jakarta tersebut berlangsung sekitar satu jam.
Jokowi menagatakan jika pertemuan dengan SBY kali ini sudah direncanakan sejak lama.
"Ini saya dengan Pak SBY sudah janjian lama tapi belum pas waktunya dan hari ini Alhamdulillah pas waktunya dan ketemu," kata Jokowi.
Seusai pertemuan, SBY langsung meninggalkan Istana sedangkan Jokowi menggelar jumpa pers setelah mengantarkan SBY sampai ke pintu depan Istana Merdeka.
Peluang Demokrat ke Kabinet Jokowi-Ma'ruf.
Baca: Sebelum Pelantikan Jokowi, Prabowo Akan Umumkan Sikap Partai Gerindra
Baca: Prediksi Menteri Kabinet Jokowi-Ma’ruf, Bakal Diisi Anak Presiden hingga Pengusaha Muda
Dikutip dari Tribunnews, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menyatakan partai Demokrat siap, jika ditawari masuk kabinet.
Hendri Satrio, pengamat politik dari Universitas Paramadina memprediksi jatah kursi menteri yang akan diperoleh Demokrat tidak akan lebih dari dua.
Untuk Demokrat, dia memprediksi bukan nama politisi Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Prediksi saya, kursinya tidak akan lebih dari dua dan kalau Demokrat kelihatannya, kemungkinan besar bukan AHY yang masuk. Mungkin afiliasi dari Demokrat, mungkin orang-orang dekatnya SBY masuk Kabinet," jelas pendiri lembaga analisis politik KedaiKOPI ini kepada Tribunnews.com, Selasa (8/10/2019).
Pembicaraan Gerindra dengan Jokowi
Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco tidak menampik bahwa ada pembicaraan antara Gerindra dengan Jokowi.
Pembicaraan yang dilakukan tersebut mengenai konsep yang diusung Gerindra dalam pembangunan nasional, bukan tentang komposisi kabinet.
Dalam pembicaraan tersebut partai Gerindra menawarkan konsep pembangunan, salah satunya pada bidang ketahanan pangan.
"Ya kalau kita bicara konsep ketahanan pangan, misalnya kan itu mencakup kementerian dan bidang, kita coba lihat apakah konsepnya diterima semua atau cuma sebagian saja, sehingga kita bisa timbang, apakah konsep itu bisa jalan atau enggak," kata Sufmi Dasco.
Dikutip dari Tribunnews, Sufmi Dasco juga membantah bahwa partainya meminta jatah pos menteri pertahanan.
"Enggak ada itu, saya enggak dengar, kalau ada saya pasti dengar," pungkasnya.
Lebih lanjut, Sufmi Dasco mengatakan apabila konsep ketahanan pangan tersebut diterima pemerintah, kemungkinan Gerindra akan diberikan pos Menteri Pertanian (Mentan).
Baca: Polisi Masih dalami Kaitan Pelaku Penusukan Wiranto yang Diduga Terpapar Radikalisme dengan JAD
Baca: Sudah Sesuai Prosedur, Polisi Sebut Tidak Ada Istilah Kecolongan saat Kawal Wiranto
"Ya kalau diterima ya mungkin pos itu (Mentan) yang diberikan. Kan ini hak pretogatif Presiden kami juga kan nggak bisa kemudian minta-minta ‘pak, harus Gerindra, itu harus Gerindra, kan nggak bisa. Itu kalau kita konsepnya diterima," katanya.
Meskipun kemudian konsep tersebut diterima pemerintah, menurut Dasco tidak lantas Gerindra masuk ke dalam pemerintahan.
Gerindra akan terlebih dahulu menggelar Rakernas untuk menentukan sikap ke depan.
"Untuk pembicaraan soal masuk atau tidak di kabinet, nah Partai Gerindra akan memutuskan dalam suatu Rakernas, Rakernas itu yang kemudian akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Tetapi, liat dulu tentang konsep yang kita tawarkan baru itu yang kemudian kita bahas di Rakernas yang akan dijalankan mungkin dalam waktu yang tidak lama lagi," jelasnya.
(Tribunnewswiki/Tribunnews/Ami Heppy)
