lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Minggu (6/10/2019).
Hal ini dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.
Laode menjelaskan ada petugas KPK yang bertugas di Lampung dan setelah pengecekan info dari masyarakat di lapangan, ada dugaan penyerahan uang yang diperuntukkan kepaka daerah setempat.
Sejak Minggu sore hingga malam, KPK mengamankan empat orang yang terdiri dari bupati, dua kepala dinas, dan seorang perantara.
Baca: Sebelum Diciduk KPK, Bupati Lampung Utara Sempat Beri Pesan Jangan Korupsi untuk Pejabat Baru
Baca: Kronologi OTT Bupati Lampung Utara oleh KPK, Kepala Dinas Bergegas Masuk Rumah, Banyak Warga Merekam
Berikut ini tim Tribunnewswiki.com himpun fakta-fakta terkait OTT KPK Bupati Lampung Utara yang dikutip dari Kompas.com pada Senin (7/10/2019).
Simak selengkapnya di sini!
1. OTT KPK diduga terkait proyek di Dinas PU
KPK menduga penyerahan uang untuk Agung Ilmu Mangkunegara ini terkait rusan proyel.
"Barang bukti uang sedang dihitung jumlahnya. Diduga terkait proyek di Dinas Pekerjaan Umum atau Koperindag di Kabupaten Lampung Utara. Untuk pengamanan awal, tim telah menyegel sejumlah benda dan lokasi," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam keterangan tertulis, Minggu.
Empat orang tersebut akan diamankan di Jakarta pada hari ini, Senin (7/10/2019).
2. Ruang kerja Bupati disegel
Ruang kerja Agung Ilmu Mangkunegara pun disegel oleh KPK.
Tak hanya itu, ada sejumlah benda yang juga disegel dalam OTT saat itu.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan bahwa tim yang bertugas di Lampung yang melakukan penyegelan sejumlah benda dan lokasi.
Diketahui dari sebuah video yang beredar, satu mobil Mitsubishi Pajero berwarna putih dengan nomor polisi BE 1262 BD disegel menggunakan garis KPK.
Selain itu ruang kerja bupati juga sudah dipasang garis KPK.
3. 7 orang diamankan hingga Senin pagi
Hingga Senin pagi, KPK total mengamankan tujuh orang terkait dengan OTT ini.
"Sampai pagi ini, total yang diamankan tim KPK berjumlah tujuh orang," Febri Diansyah dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/10/2019).
Dari tujuh orang itu, ada tambahan pejabat pemerintah kabupaten setingkat kepala seksi dan swasta.
