lihat foto
Pengambilan sumpah jabatan ini dipandu Ketua Mahkamah Agung (MA), Hatta Ali.
Sebelum pengambilan sumpah, Hatta Ali mengingatkan kepada 575 anggota DPR bahwa sumpah dan janji ini harus dipenuhi.
Berikut bunyi sumpah dan janji yang diucapkan para anggota DPR:
"Saya bersumpah saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan pedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan.
Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."
Seusai pengucapan janji sumpah jabatan, perwakilan anggota DPR RI secara simbolis menandatangani berita acara pengucapan sumpah janji jabatan.
Kemudian berita acara juga ditandatangani oleh para rohaniwan dan Ketua MA Hatta Ali.
Sejumlah nama lama memang masih menghiasi wajah DPR RI selama lima tahun ke depan.
Sebut saja Fadli Zon, Sufmi Dasco Ahmad, Desmond Junaidi Mahesa dari Partai Gerindra.
Juga ada Mardani Ali Sera dari PKS, Ace Hasan Syadzily, Bambang Soesatyo dari Golkar, Aria Bima, Adian Napitupulu dari PDIP.
Namun tak sedikit juga wajah baru yang akan menghiasi wajah Parlemen kita.
Termasuk 14 artis yang sukses melenggang ke Senayan.
Sebut saja Krisdayanti dari PDIP, Tommy Kurniawan dari PKB, Farhan dari NasDem, hingga yang terakhir bergabung adalah Mulan Jameela dari Partai Gerindra.
Nama-nama para anggota DPR terpilih ini telah ditetapkan oleh KPU pada 31 Agustus 2019.
Penetapan Pimpinan DPR RI
Sebelumnya, dalam rapat paripurna telah ditetapkan lima pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) periode 2019-2024, Selasa (1/10/2019).
Kelima pimpinan DPR tersebut berasal dari partai politik dengan jumlah kursi terbanyak.
Partai dengan jumlah kursi terbanyak otomatis mendapat kursi pimpinan DPR.
Itu mengacu pada UU MPR DPR DPRD dan DPD.
