Jokowi Dikabarkan Minta Hari Pelantikan Dimajukan, Ketua Projo Klaim Jutaan Pendukung Siap Hadir

Seluruh pendukung Presiden Jokowi dan Wakil Presiden terpilih Kiai Maruf Amin dari berbagai unsur akan menggelar acara menyambut pelantikan presiden.


zoom-inlihat foto
presidenjokowi222.jpg
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat sesi pemotretan Tribunnews di Istana Negara, Juli 2019. Jokowi Dikabarkan Minta Hari Pelantikan Dimajukan, Ketua Projo Klaim Jutaan Pendukung Jokowi Siap Hadir.


Namun, ia memastikan kemenangan mandat rakyat harus disyukuri dan dijaga.

Presiden Jokowi lanjutnya, sudah mengusulkan dan meminta tanggal pelantikan dimajukan sehari menjadi Sabtu, 19 Oktober 2019.

Menurut  jadwal KPU pelantikan digelar 20 Oktober.

Baca: BEM SI Tolak Bertemu Presiden Jokowi di Ruang Tertutup, Gerakan Mahasiswa Bisa Terpecah

Budi Arie tidak membantah masih ada kekhawatiran masyarakat mengenai gangguan dari "penumpang gelap" demokrasi.

Menyampaikan aspirasi termasuk berupa unjuk rasa sangat dihargai.

Tapi ketidakjujuran dan motif politik destruktif yang harus diwaspadai.

Budi Arie menyatakan pelantikan bukan hanya persoalan Jokowi-Kiai Maruf Amin, melainkan pada menghormati agenda kenegaraan hasil penyerahan mandat rakyat melalui Pemilu 2019.

Oleh karena itu jangan ada yang coba-coba mengganggu apalagi membatalkannya.

"Setiap manusia memiliki batas kesabaran. Mari kita sambut pelantikan presiden dan wakil presiden, Jokowi-Kiai Maruf Amin dengan penuh suka cita dan harapan yang positif," mantan aktivis UI 1998 ini menegaskan.

Baca: Wiranto Tuduh Demonstrasi Mahasiswa Diambil Alih Perusuh untuk Gagalkan Pelantikan Jokowi

Bertemu Jokowi

Sebelumnya, sejumlah tokoh pendukung dan relawan Jokowi menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/9/2019).

Mereka yang hadir di antaranya Kris Budiharjo, Andi Gani Nena Wea, Dedi Mawardi, Budi Arie Setiadi, Mustar, dan beberapa tokoh lainnya.

Tokoh-tokoh pendukung tersebut melakukan petemuan secara tertutup dengan Jokowi untuk memberikan dukungan terhadap keputusan yang diambil Presiden.

Ditemui usai pertemuan, Andi Gani Nena Wea menolak berkomentar banyak.

Baca: Mundurnya Yasonna Laoly Dikatakan Bedampak pada Perppu KPK? Begini Tanggapan Istana Kepresidenan

Baca: Viral Mahasiswa Ikut Aksi Demo Pakai Mobil Sport dengan Harga Miliaran Rupiah, Crazy Rich Surabayans

Andi Gani menegaskan pertemuan dengan Presiden Jokowi hanya silaturahmi.

"Intinya silaturahmi dan kami menyampaikan dukungan penuh kepada Presiden Jokowi dalam mengambil keputusan apapun untuk kebaikan negeri ini," katanya di komplek Istana Kepresidenan.

Andi Gani meminta kepada seluruh pendukung Jokowi untuk tetap tenang dan jangan terprovokasi apalagi sampai larut dalam berita hoaks.

Andi Gani juga menegaskan, menolak kegiatan-kegiatan inkonstitusional yang berupaya memecah belah persatuan Indonesia.

Sementara Sekretaris Nasional Jokowi, Dedi Mawardi mengatakan, para pendukung memberikan masukan kepada Presiden terkait legislatif review dengan judicial review, dan terkait Perppu.

Baca: Berawal dari Grup WhatsApp, Ibu-ibu Ini Beri Sumbangan untuk Mahasiswa dan Pelajar yang Ditahan

Baca: Mengenal Ananda Badudu, Musisi yang Sempat Ditangkap Polisi karena Galang Dana untuk Demo Mahasiswa

"Tadi hukum, sosiologi, kemudian juga kami berikan alasan kalau ini diambil terjadi seperti ini. Kalau ini diambil, juga akan terjadi konsekuensi positif dan negatif," tutur Dedi.

Namun Dedi tidak mengungkapkan opsi apa yang nantinya dipilih Jokowi karena pertemuan hanya bersifat memberikan masukan.

"Jadi kita sebagai pendukungnya, presiden bilang kalau saya ambil keputusan ini apakah akan didukung?. Kami siap dukung," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat dan budayawan, Kamis kemarin.

Pertemuan membahas sejumlah isu diantaranya kebakaran hutan dan konflik yang terjadi di Wamena, Papua.

Tidak hanya itu, penolakan terhadap sejumlah Rancangan Undang Undang (RUU) dan UU juga jadi pembicaraan.

RUU yang menjadi kontroversi adalah RUU KUHP dan UU KPK yang memancing demonstrasi.

Baca: Mundur dari Kabinet Kerja, Menkumham Yasonna Laoly Minta Maaf

Baca: Benny Wenda Diusir dari Ruang Sidang Umum PBB, Nyelinap lewat Utusan Vanuatu: Kesaksian Delegasi RI





Halaman
123
Editor: haerahr
BERITATERKAIT
Ikuti kami di
KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2025 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved