Bentuk Tim Transisi, KPK: KPK Tidak Mau Harapan Publik atas Pemberantasan Korupsi Selesai

"KPK juga tidak mau harapan publik terhadap pemberantasan korupsi selesai sampai ketokan palu paripurna DPR kemarin," ujar Febri Diansyah.


zoom-inlihat foto
juru-bicara-kpk-febri-diansyah.jpg
KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN
Juru Bicara KPK Febri Diansyah dan dua Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan Laode M Syarif, Selasa (3/9/2019). (KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN)


"KPK juga tidak mau harapan publik terhadap pemberantasan korupsi selesai sampai ketokan palu paripurna DPR kemarin," ujar Febri Diansyah.

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Setelah disahkannya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk tim transisi.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan tim transisi dibentuk untuk menganalisis poin-poin dalam revisi UU KPK yang telah disahkan.

"Untuk tetap memaksimalkan pelaksanaan tugas tersebut, pimpinan telah membentuk tim transisi yang menjalankan tugas-tugas prinsip seperti melakukan analisis terhadap materi-materi di RUU KPK yang telah disahkan di paripurna tersebut," kata Febri Diansyah, dikutip dari Kompas.com, Rabu (18/9/2019).

Baca: Revisi UU Pemasyarakatan Disepakati, DPR dan Pemerintah Sepakat Beri Koruptor Pembebasan Bersyarat

Baca: Pegawai KPK Nyanyikan Lagu Gugur Bunga, Aksi di Depan Gedung Merah Putih Sempat Bentrok

Tim transisi tersebut akan mengidentifikasi konsekuensi penerapan UU KPK hasil revisi terhadap kelembagaan, sumber daya manusia, serta kegiatan KPK dalam penindakan maupun pencegahan korupsi.

Sementara itu, Febri juga mengakui bahwa terdapat pasal-pasal dalam revisi UU KPK yang berpotensi melemahkan KPK.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Biro Humas) Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang lebih dikenal sebagai Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Biro Humas) Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang lebih dikenal sebagai Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. (KOMPAS.COM/HADI MAULANA)

Oleh karena itu, tim transisi dibentuk dan memastikan tidak berefek negatif bagi KPK.

"KPK juga tidak mau harapan publik terhadap pemberantasan korupsi selesai sampai ketokan palu paripurna DPR kemarin. Karena itu kami juga harus berkomitmen tetap terus menjalankan ikhtiar pemberantasan korupsi ini," ujar Febri.

Diberitakan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna, Selasa (17/9/2019) siang.

Perjalanan revisi tersebut berjalan singkat.





Halaman
1234
Penulis: Nur Afitria Cika Handayani
Editor: Ekarista Rahmawati Putri






KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2020 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved