lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti meminta maaf sebelum berakhirnya masa jabatan di pemerintahan presiden Joko Widodo.
Namun justru permintaan maaf yang disampaikan oleh Susi dibumbui dengan pengakuan dirinya yang cukup keras kepala.
Susi akan mengakhiri masa kerjanya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Kerja I dalam enam minggu ke depan.
Dikutip dari Kompas.com, bahwa dirinya mengaku sedikit tengil beberapa waktu lalu.
"Bila ada kesalahan yang tidak sengaja, kadang-kadang saya cukup keras kepala, saya mohon maaf," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Satgas 115 di Jakarta, Selasa (17/9/2019).
Baca: Terkait Kebakaran Hutan dan Lahan, Jokowi: Segala Usaha Sudah Dilakukan
Tidak hanya meminta maaf, namun Susi mengucapkan terima kasih kepada Satuan Tugas 115 dan seluruh pihak yang telah membantunya.
Sehingga langkah kebijakan KPP untuk memberantas illegal fishing dapat sukses.
"Dalam waktu 6 minggu jabatan akan berakhir, terima kasih atas seluruh dukungan, baik kawan luar negeri (duta besar) New Zealand, Kolombia, Amerika, Eropa, kawan TNI AL, Bakamla, Kejaksaan, POL AIR, dan kawan-kawan KKP, perjalanan yang tidak mudah dan saya pikir luar biasa. So many thing, so many good thing, so many bad thing," ucap Susi.
Susi menambahkan jika Satgas 115 harus terus menjaga kedaulatan laut seperti yang selama ini diperjuangkannya.
"Saya berpesan POL AIR, Bakamla, TNI AL, Anda akan terus berada di sana (laut). Terus mempunyai kewajiban untuk memastikan sumber daya perikanan ini cukup untuk masyarakat. Mohon terus dijaga," pinta dia.
Tidak hanya itu, Susi juga menambahkan jika Satgas 115 supaya tetap ada di periode pemerintahan selanjutnya.
Menurut Susi peran Satgas 115 sangatlah penting dalam memberantas illegal fishing.
"Saya berharap Satgas ini akan terus ada di periode pemerintahan selanjutnya. Karena saya tahu Satgas sangat penting menjaga koordinasi dan aksinya dalam menjaga kedaulatan sumber daya laut Indonesia," pungkas Susi.
Susi Pudjiastuti beserta jajarannya juga mmberikan pesan untuk mewaspadai modus baru penangkapan ikan ilegal.
Baca: Hari Ini dalam Sejarah : 17 September 1978, Perjanjian Camp David antara Israel dan Mesir
Sindikat mafia tidak akan pernah kapok walaupun sudah ditenggelamkan kapalnya atau moratorium yang kini menjadi negative list investor.
"Namanya sindikat mafia tidak akan pernah berhenti mencari cara. Kapal-kapal (illegal fishing) yang dulu ada di Indonesia, setelah diberantas mereka menyebar ke Laut Afrika, South America, dan Pasifik," kata Susi Pudjiastuti di Jakarta, Selasa (17/9/2019).
Menurutnya kapal asing akan kembali ke Indonesia dengan berbagai motif baru untuk beroperasi.
Untuk memastikan operasinya lancar, mereka bakal membangun kapal yang ditempatkan di negara yang menjadi sasaran operasi.
Bahkan mungkin mereka akan berupaya mendapatkan sertifikasi di negara setempat.
"Mereka bukan hanya membawa kapal-kapal di registrasi, namun mereka membeli armada-armada di dalam negeri untuk memastikan mereka bisa beroperasi dengan mapan," jelas Susi.
Menurut Susi kasus ini sudah terjadi 2 tahun terakhir, terlihat dari pembangunan kapal-kapal besar oleh asing di Indonesia.
Bahkan kapal tersebut dilengkapi dengan alat tangkap yang dilarang oleh pemerintah Indonesia, seperti cantrang, trawl, bom ikan, dan sebagainya.
Baca: Rapat dengan Sri Mulyani, Anggota DPR Minta Anggaran untuk Lift yang Sudah Tua
"Kita melihat dalam 2 tahun terakhir, (kapal-kapal) terkonsentasi masuk di Sibolga, Lampung, Kuala Tanjung, Jambi, Batam, dan Selat Malaka juga di Pantura Jawa. Itu sebuah indikasi yang harus kita waspadai karena SDA kita diambil eksploitatif, tidak memikirkan keberlanjutan laut masa depan," tandas Susi.
Susi juga menegaskan jika hal ini harus ditangani secepatnya, jika tidak maka sumber daya laut akan hilang.
"Semua yang kita usahakan akan kembali ke nol dan memukul harga diri kita," pungkas Susi.
(TribunnewsWiki/Sekar)
