Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) merupakan gugus tugas yang didirikan oleh Munir Said Thalib pada 20 Maret 1998.


zoom-inlihat foto
kontras-1.jpg
kontras.org
Logo Kontras

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) merupakan gugus tugas yang didirikan oleh Munir Said Thalib pada 20 Maret 1998.




  • Informasi #


TRIBUNNEWSWIKI.COM – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) merupakan gugus tugas yang didirikan oleh Munir Said Thalib.

KontraS lahir pada 20 Maret 1998 dan awalnya merupakan gugus tugas yang bernama KIP-HAM yang telah dibentuk pada 1996 yang bekerja memantau persoalan HAM.

Saat itu, KontraS yang masih bernama KIP-HAM banyak mendapatkan pengaduan dan masukan dari masyarakat terkait masalah HAM yang terjadi di daerah.

Pada awalnya, KIP-HAM hanya menerima beberapa pengaduan melalui surat dan telepon dari masyarakat sebelum akhirnya masyarakat berani menyampaikan langsung kepada sekretariat KIP-HAM.

Hingga akhirnya muncul gagasan untuk membentuk sebuah lembaga yang khusus menangani kasus-kasus orang hilang sebagai respon praktik kekerasan, kemudian terbentuklah komisi yang menangani kasus orang hilang dan korban tindak kekerasan dengan nama KontraS. (1) 

Nama KontraS sebenarnya juga bermakna Kontra Soeharto.

Hal tersebut dikarenakan lahirnya KontraS melekat dengan situasi politik di masa Orde Baru yang banyak memunculkan kasus pelanggaran HAM.

Pendirian KontraS juga mendapatkan dukungan dari sejumlah aktivis dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan luar YLBHI yang akhirnya berkumpul untuk mendeklarasikan berdirinya organ taktis bernama KontraS pada 20 Maret 1998. (2) 

Dalam perjalanannya, KontraS tidak hanya menangani masalah penculikan dan penghilangan orang secara paksa tapi juga diminta oleh masyarakat korban untuk menangani berbagai bentuk kekerasan yang terjadi baik secara vertikal di Aceh, Papua dan Timot-Timur maupun secara horizontal seperti di Maluku, Sambas, Sampit dan Poso.

Selanjutnya, KontraS berkembang menjadi organisasi yang independen dan banyak berpartisipasi dalam membongkar praktik kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan. (1) 

  • Visi dan Misi #


Visi

Terwujudnya demokrasi yang berbasis pada keutuhan kedaulatan rakyat melalui landasan dan prinsip rakyat yang bebas dari ketakutan, penindasan, kekerasan dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia atas alasan apapun, termasuk yang berbasis gender.

Baca: HS Dillon

Baca: Munir Said Thalib

Misi

  • Memajukan kesadaran rakyat akan pentingnya penghargaan hak asasi manusia, khususnya kepekaan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran berat hak asasi manusia sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan negara.
  • Memperjuangkan keadilan dan pertanggungjawaban negara atas berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran berat hak asasi manusia melalui berbagai upaya advokasi menuntut pertanggungjawaban negara.
  • Mendorong secara konsisten perubahan pada sistem hukum dan politik, yang berdimensi penguatan dan perlindungan rakyat dari bentuk-bentuk kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Nilai-nilai Dasar

Sebagai organisasi, KontraS berusaha memegang prinsip-prinsip antara lain adalah non-partisan dan non-profit, demokrasi, anti kekerasan dan diskriminasi, keadilan dan kesetaraan gender, dan keadilan sosial. (1) 

  • Struktur Kelembagaan #


Badan Pengurus Perkumpulan KontraS 2017 – 2020:

1. Galuh Wandita (Ketua)

2. Bapak Daniel Hutagalung (Sekretaris)

3. Bapak Ori Rahman (Bendahara)

4. Bapak Usman Hamid (Anggota)

5. Ibu Ati Nurbaeti (Anggota)

Badan Pekerja KontraS:

Koordinator                            : Yati Andriyani, S.H.I.

Deputi Koordinator                : Feri Kusuma, S.H.

Deputi Koordinator                : Putri Kanesia, S.H.

Divisi Pembelaan HAM 

Divisi Pemantauan Impunitas 

Biro Kampanye dan Jaringan 

Biro Penelitian, Pemantauan, dan Dokumentasi 

Desk Advokasi International

Sekretariat dan Rumah Tangga

Biro Keuangan (1) 

  • Sekolah HAM oleh KontraS #


Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) didukung oleh Kedutaan Besar Kanada, Swiss dan Prancis secara resmi membuka sekolah hak asasi manusia untuk mahasiswa (SeHAMA) di Kantor Kontras, Jakarta pada (4/7/2011).

SeHAMA bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan mahasiswa untuk dapt memonitor masalah-masalah HAM serta mampu menerapka prinsip-prinsip HAM di daerah asal mereka.

Baca: Kata KontraS Soal Dugaan Keterlibatan Kivlan Zen dan Wiranto dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat

Sekolah HAM ini memang ditujukan untuk mahasiswa dikarenakan mereka dipandang sebagai anak muda yang penuh energi dan berani menanggung risiko. (3) 

SeHAMA dimulai pada 2009 dan menawarkan program pelatihan hak asasi manusia selama tiga minggu untuk 30 mahasiswa terpilih dari berbagai universitas di seluruh Indonesia.

Termasuk di dalam program tersebut adalah kegiatan belajar dan diskusi, investigasi dan analisa di lapangan, kunjungan ke berbagai institusi, dan dialog dengan para korban hak asasi manusia dan warga masyarakat minoritas.

Para peserta juga akan berkesempatan tinggal bersama dan berinteraksi secara dekat dengan masyarakat penduduk asli untuk belajar lebih lanjut tentang hak-hak penduduk asli. (4)

(TRIBUNNEWSWIKI/Ami Heppy)



Nama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
Pendiri Munir Said Thalib
Tanggal 20 Maret 1998
   


ARTIKEL REKOMENDASI



KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2023 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved