lihat foto
"Ya, tidak dimuat"
"Mengapa tidak dimuat?"
"Menurut saya, belum layak dimuat."
Suasana jadi hening, tidak ada suara yang terdengar dari telepon. Lalu brak! Telepon dibanting dari seberang.
Baca: D N Aidit
Amarzan yang saat itu baru berusia 24 tahun dan baru dua tahun menjadi redaktur sangat paham, menolak puisi DN Aidit dapat menjadi perkara besar.
Sekitar selang sejam, telepon kembali bordering.
Saat ini Njoto, Wakil Ketua II CC PKI sekaligus Pemimpin Redaksi Harian Rakjat yang meneleponnya.
Dengan tenang, dari seberang terdengar suara Njoto menanyakan perihal Amarzan yang menolak sajak-sajak kiriman DN Aidit.
Amarzan pun membenarkan hal tersebut.
Setelah mengatakan bahwa memang tidak ada hal yang bisa dipertimbangkan untuk memuat sajak DN Aidit, Njoto pun akhirnya menghargai keputusannya.
"Baik. Kalau begitu, saya mendukung keputusan Bung," kata Njoto dari seberang telepon.
Baca: G30S 1965 - Pengakuan Algojo di Bali: I Ketut Mantram
Amarzan pun merasa sangat lega dengan kebijaksanaan Njoto yang mempercayakan penuh pekerjaan kepadanya.
Amarzan pun sempat berpikir untuk mengundurkan diri jika ternyata Njoto memaksanya untuk memuat sajak-sajak DN Aidit.
Amarzan bercerita, bahwa keputusannya menolak puisi Aidit sebenarnya bertujuan untuk menyelamatkan martabat sang ketua.
“Puisinya sejenis puisi poster,” kata Amarzan seperti dalam buku Tempo.
Sayangnya, Amarzan lupa mana puisi DN Aidit yang saat itu ia tolak.
Selain di Harian Rakjat, puisi-puisi DN Aidit juga kerap dimuat Suara Ibukota, sebuah koran politik Jakarta yang diasuh seorang aktivis PKI, Hasan Raid.
DN Aidit menggunakan puisi-puisinya sebagai alat mengomentari berbagai peristiwa aktual yang ada saat itu.
Baca: G30S 1965 - Kesaksian Pembantaian Anggota PKI di Boyolali, Salatiga, Klaten, Jawa Tengah
Puisi-puisinya ditulis dengan gaya menyeru dan berpetuah.
Puisinya juga sempat dikumpulkan dan diterbitkan dalam sebuah antologi puisi berjudul Lumpur dan Kidung.
