lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Pada tanggal 27 Januari 1999 dalam sidang kabinet Pemerintahan Republik Indonesia, Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie (selanjutnya disebut BJ Habibie) mengacungkan sepucuk surat di depan para menterinya.
Surat yang Habibie tunjukkan ke depan menterinya itu membuat ia tersinggung.
Surat tersebut datang dari Perdana Menteri Australia, John Howard.
"Saya marah membaca surat dia," ujar Habibie dalam wawancara dengan ABC News pada November 2008.
Kilas balik yang dilansir oleh ABC pada Desember 1998, PM Howard mengirimkan surat BJ Habibie mengenai Timor Timur (Timtim).
Howard menyarankan agar Indonesia mengikuti cara Perancis dalam menangani bekas koloninya di Kaledonia Baru.
"Dalam suratnya itu, dia menyarankan agar saya menyelesaikan Timtim seperti Perancis menyelesaikan koloninya di Pasifik. Dia sarankan seperti itu," kata Habibie, yang diwawancarai ABC untuk program The Howard Years.
"Artinya, kita harus mempersiapkan waktu untuk 10 tahun atau apalah dan setelah itu memberi mereka kemerdekaan," terangnya.
"Jadi begitu saya baca itu surat, saya tersinggung," aku Habibie.
Pada awalnya, BJ Habibie ingin menyelesaikan persoalan Timtim yang telah lama menjadi ganjalan bagi Indonesia di mata dunia internasional.
Sebulan setelah dilantik menggantikan Suharto, Presiden Habibie mengumumkan pernyataan pada Juni 1998 bahwa Indonesia siap memberikan status otonomi khusus kepada Timtim.
Dalam sidang kabinet yang menentukan itu, Pak Habibie menegaskan Indonesia akan langsung memberikan pilihan antara otonomi khusus dan kemerdekaan bagi Timtim.
Di lain hal, tokoh Timor Leste Fretilin Xanana Gusmao, Uskup Katolik Timtim Carlos Belo dan perwakilan Fretilin di PBB Jose Ramos Horta saat itu berpandangan bahwa perlu periode lima hingga 10 tahun otonomi khusus agar Timtim bisa merdeka.
Kendati tersinggung terhadap surat PM Howard, dalam penuturannya kepada ABC, BJ Habibie mengaku bahwa surat PM Howard itulah yang mendorong dia mempercepat keputusan menggelar referendum pada awal Agustus 1999.
Bertahun-tahun setelah referendum, PM Howard selalu menyatakan 'pembebasan' Timor Leste adalah salah satu pencapaian paling membanggakan dirinya sebagai perdana menteri.
Berbeda pandangan dari PM Howard, mantan Dubes Australia untuk RI, Richard Woolcott menilai tindakan John Howard menyurati BJ Habibie itu 'kurang bijaksana'.
Alasan yang Woolcott kemukakan adalah mengingat posisi Habibie sebagai 'presiden transisional' dan juga mengingat 'temperamennya'.
Dubes Woolcott juga mengomentari bahwa surat Howard itu justru 'mendapatkan reaksi seperti yang telah terjadi', yaitu ketersinggungan Habibie.
Reaksi PM Howard atas Kebijakan Referendum Habibie
Sementara itu, PM Howard mengaku dirinya kaget dan tak pernah menyangka bahwa Habibie akan 'bergerak sangat cepat'.
