lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM – DPRD Jabar menyoroti setahun kinerja Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.
Pengelolaan anggaran yang dilakukan pemerintahan Ridwan Kamil-Uu di Jabar selama setahun ini menjadi salah satu poin yang paling mendapat sorotan.
DPRD Jabar menilai pengelolaan anggaran selama setahun ini kurang maksimal.
Dikutip dari Kompas.com, Jumat (6/9/2019), anggota DPRD Jabar dari Fraksi Demokrat, Asep Wahyuwijaya mengatakan sebenarnya Ridwan Kamil-Uu memiliki dua kesempatan mengelola anggaran.
Yaitu, 30 persen sisa anggaran era Ahmad Heryawan di tahun 2018 dan 100 persen anggaran murni untuk tahun 2019.
Sayangnya, sejauh ini Wahyu tidak melihat bukti nyata dari visi misi Ridwan kamil dan UU Ruzhanul Ulum.
Bahkan, ia menilai keduanya terlalu sering gembar-gembor program.
Program yang sejauh ini diluncurkan dinilai belum menyentuh aspek fundamental.
“Wujud legacy awal tidak terlihat. Dua kesempatan mengelola APBD 2018 dan APBD 2019 tidak dimanfaatkan untuk membuat akselerasi. Tapi kalau 2019 kan full kewenanganya, kalau jadinya (program) Bandros, Kolecer (perpustakaan) itu tidak sebanding sebagai sebuah ikon produk unggulan,” ungkap Asep saat dihubungi, Kamis (5/9/2019).
Baca: Ridwan Kamil Ungkap Alasan Ingin Pindahkan Ibu Kota Jabar dari Bandung
Ia juga menyoroti sejumlah program unggulan yang tampak memukau, tapi kedodoran dalam eksekusi.
Seperti revitalisasi alun-alun di sejumlah daerah dan Sungai Kalimalang Bekasi.
“Pangandaran juga yang katanya mau dibikin kayak Hawai baru fondasi, Kalimalang tidak jelas. Kalau tahu Kalimalang itu bukan kewenangan provinsi kenapa sudah digadang-gadang di sosial media, pakai gambar segala. Jangankan dibangun, produk unggulan kini terbengkalai,” ujarnya.
Asep justru melihat performa kinerja setahun Ridwan Kamil dan Uu cenderung banyak memunculkan polemik seperti Taman Dilan, pemindahan pusat pemerintahan, hingga komunikasi dengan DPRD yang ia rasa tersumbat.
Ia mengatakan, urusan komunikasi dan koordinasi harusnya pada enam bulan pertama sudah tuntas.
Ini agar selanjutnya pemerintah dan DPRD bisa melakukan akselerasi program secara bersama dengan maksimal.
“Ini sudah satu tahun, dia menutupnya dengan polemik,” jelas Asep.
Baca: Dedi Mulyadi Usulkan Jawa Barat Digabung dengan Jakarta, Ini Alasannya
Sementara itu anggota DPRD Jabar dari fraksi Partai Gerindra, Daddy Rohanandi mengkritisi soal serapan anggaran yang masih minim serta proses lelang yang dikerjakan menjelang akhir tahun.
“Ini penyakit menahun, siklus seperti itu. Curva S disebutnya. Serapan itu selalu baik di ujung (akhir tahun). Salah satunya karena kontrak (lelang) yang bergeser harusnya Maret-April ini Juni atau Juli,” ujarnya.
Menurut dia, hal itu sangat disayangkan mengingat Pemprov Jabar kerap meminta DPRD cepat dalam mengambil keputusan.
“Artinya ada banyak faktor. Kontrak mulai kapan, kenapa bisa terlambat, padahal dewan dikejar untuk ketok palu secepatnya. Itu pertanyaan buat kami. Soal tender, mundur alasannya termin, artinya berarti perencanaan kita tidak bagus,” paparnya.
Baca: Mochammad Ridwan Kamil
Akui masih banyak proyek setengah matang
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil berkilah bahwa tolok ukur kinerjanya baru bisa dilihat pada akhir tahun di mana sejumlah proyek strategis dimulai.
Dia juga mengakui bahwa masih banyak proyek yang setengah matang.
Pria yang akrab disapa Emil mengatakan, saat ini sejumlah proyek strategis di Jabar baru bisa dieksekusi pada akhir tahun 2019.
Hal itu dikatakan Emil saat ditemui di Sekolah Pimpinan Polri, Lembang, Kabuapten Bandung Barat, Rabu (4/9/2019).
“Jadi sebenarnya agak kagok. Saya ini dilantiknya September, padahal proyek masih berjalan sampai Desember. Jadi kalau menilai setahun saya melalui proyek strategis agak kurang fair karena proyeknya lagi setengah matang,” ujar Emil.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pada tahun pertamanya, ia lebih fokus pada pembangunan fondasi reformasi.
Sedangkan untuk urusan pembangunan fisik menurut Emil, akan banyak dilihat mulai tahun depan.
“Menilai kepemimpinan sebenarnya idealnya akhir Desember saat program-program itu sudah tereksekusi bukan di tengah jalan,” katanya.
“Makanya saya bilang kepemimpinan saya ini lebih fokus pada peletakan fondasi reformasi. Panennya belum terjadi tapi bercocok tanam dengan cara yang baik dan pilihan yang baik sudah dimulai”.
Namun, Emil memastikan sejumlah proyek fisik akan mulai dilaksanakan akhir tahun ini.
Seperti proyek revitalisasi Pantai Pangandaran, revitalisasi pasar di Bogor dan lainnya.
“Saya hanya bisa jawab di bulan Desember karena per September belum ada yang jadi. Tapi sudah konstruksi seperti Majalengka, Cirebon, Pangandaran, coba pertanyaan ini dimunculkan pada Januari 2020 saya bisa jawab dengan leluasa,” paparnya.
Baca: Tolak Revisi UU KPK, Agus Rahardjo: KPK Berada di Ujung Tanduk
30 proyek strategis
Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat merilis sedikitnya 30 proyek strategis di Jabar.
Beberapa di antaranya, pembangunan command center di Kabupaten Cirebon, pembangunan creative center di Kabupaten Subang, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cirebon.
Ada juga pembangunan jembatan layang di Kota Bandung, pusat budaya di Kabupaten Subang, penataan alun-alun, revitalisasi pasar dan sebagainya.
Sekretaris Bappeda Jabar Eko Priastono menyebut, 30 proyek itu menghabiskan anggaran sekitar Rp 500 miliar.
Status proyeknya beragam, dari mulai tahap lelang, penandatangan kontrak, hingga yang sudah mulai konstruksi.
“Untuk 30 proyek itu alokasinya sekitar itu (Rp 500 miliar). Ada yang bertahap, DED sudah siap seluruhnya, konstruksi tahap 1 tahu 2019, tahap II tahun 2020,” jelasnya.
(TribunnewsWIKI/Kompas.com/Dedi Ramdhani/Widi Hermawan)
Jangan lupa subscribe kanal Youtube TribunnewsWIKI Official
