Yakni kebutuhan untuk melayani masyarakat lebih efektif.
Saat ditanya bukankah saat ini pemerintah sedang gencar melakukan pemekaran wilayah demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Dedi mengatakan kebijakan itu hanya cocok untuk tingkat kabupaten/kota dan desa atau kelurahan.
Dia berkata, pemerintah provinsi itu hanya bersifat administratif.
Sementara pusat pelayanan publik itu berada di kabupaten, kota, serta desa atau kelurahan.
Misalnya, Dinas Kesehatan Provinsi tidak langsung memberi pelayanan kepada masyarakat, hanya monitoring dan evaluasi.
Pelayanan langsung tetap dipusatkan di kota dan kabupaten.
“Jadi pemekaran itu hanya cocok untuk kabupaten saja. Tidak provinsi ataupun kota,” katanya.
Adapun sistem transportasi yang ada saat ini dinilai menjadi pendukung wacana penggabungan Jawa Barat-Jakarta.
Pasalnya, Dedi mengatakan saat ini transportasi antara Jawa Barat dan Jakarta sudah terintegrasi dan terkoneksi.
Menurutnya, jarak tempuh perjalanan dari daerah-daerah di Jawa Barat ke Jakarta kini tidak membutuhkan waktu lama.
Sebab, sudah ada dan akan dibangun lagi akses transportasi yang menjadikan Jawa Barat dan Jakarta menjadi lebih dekat.
Misalnya, tol Cileunyi-Garut-Tasikmalaya (Cigatas) yang memperpendek jarak Priangan Timur dengan Bandung dan Jakarta.
Belum lagi kereta cepat, tol layang dan lainnya yang menjadikan Jawa Barat dan Jakarta tidak akan jauh lagi.
“Jadi dengan akses transportasi yang terintegrasi itu, maka Jakarta dan Jawa barat kian dekat. Dengan demikian penggabungan kedua wilayah itu menjadi Jabar Raya akan sangat memungkinkan,” kata anggota DPR RI terpilih dari Golkar itu.
(TribunnewsWIKI/Kompas.com/Putra Prima Perdana/Widi Hermawan)
Jangan lupa subscribe kanal Youtube TribunnewsWIKI Official