lihat foto
Pemerintah juga diminta untuk berhati-hati dalam menarik data.
Jangan sampai nantinya data 24,4 juta pelanggan yang subsidinya ditarik ternyata tidak valid.
Terlebih menurut Marwan saat ini masyarakat sudah cukup terbebani dengan biaya kebutuhan hidup lain.
Jika data tersebut tidak valid, maka keputusan mencabut subsidi listrik itu justru akan menambah beban rakyat.
“Kondisi ekonomi masyakarat sendiri kan sedang sulit juga jadi jangan malah beban itu ditambah dengan penghilangan subsidi,” kata Marwan.
Baca: Presiden Jokowi Yakin Tahun 2023 Ibu Kota Indonesia Sudah Pindah ke Kalimantan Timur
Sebelumnya, pemerintah juga mendapatkan kritik tajam karena berencana menaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan oleh DPR.
Presiden Joko Widodo diingatkan bahwa kenaikan biaya yang ditanggung langsung masyarakat akan menjadi warisan buruk di akhir periode pertamanya.
“Jangan sampai kanaikan yang tidak populer ini dan membebani rakyat bawah. Ini akan menjadi legacy Pak Jokowi di era periode pertama,” ujar Anggota Komisi XI DPR Didi Irawadi saat rapat kerja dengan pemerintah, Jakarta, Senin (2/9/2019).
Pemerintah diminta lebih peka terhadap rakyat sebelum mengambil keputusan menaikan biaya-biaya yang akan berdampak langsung kepada masyarakat.
(TribunnewsWIKI//Kompas.com/Yoga Sukmana/Widi Hermawan)
Jangan lupa subscribe kanal Youtube TribunnewsWIKI Official
