“Kalau ada kementerian mengeluarkan aturan yang menurut Gubernur sebagai penguasa wilayah tidak sinkron dengan situasi kondisi daerah dan masyarakat, ya silakan mengajukan keberatan. Menurut saya tidak ada masalah,” kata Tjahjo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/9/2019).
Baca: Deretan Pejabat BUMN Korup yang Ditangkap KPK Sepanjang 2019
Tjahjo sendiri mengaku belum mengetahui secara detail kebijakan Menteri Susi yang diprotes oleh Murad.
Selain Murad, Tjahjo bercerita ia juga mendapatkan keluhan dari bupati di wilayah Provinsi Maluku terkait kebijakan Menteri Susi.
Ia meyakini mantan Kepala Korps Brimob itu sudah menyampaikan keberatan langsung kepada Susi, baik lewat surat maupun telepon.
(TribunnewsWIKI/Kompas.com/Rahmat Rahman Patty/Ihsanuddin/Widi Hermawan)
Jangan lupa subscribe kanal Youtube TribunnewsWIKI Official