lihat foto
Komentar Jokowi
Menanggapi kerusuhan yang kembali terjadi di Papua, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat Papua untuk tetap tenang dan tidak melakukan tindakan anarkistis.
"Jadi saya terus mengikuti dan juga saya sudah mendapat laporan situasi terkini di Papua pada khususnya di Jayapura dan saya juga minta masyarakat tenang tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis," kata Jokowi di Purworejo, sebagaimana disiarkan langsung akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (29/8/2019).
Jokowi menanggapi kerusuhan yang kembali pecah di Papua hari ini.
Jokowi mengingatkan semuanya akan rugi apabila ada fasilitas umum, fasilitas publik, serta fasilitas masyarakat yang sudah dibangun bersama menjadi rusak.
Kepala Negara memastikan, akan ada tindakan bagi mereka yang melakukan pelanggaran hukum.
Jokowi juga mengaku sudah menginstruksikan jajaran aparat keamanan untuk menindak tegas pelaku anarkisme dan kerusuhan di Papua maupun di Asrama Mahasiswa Papua Surabaya.
"Tadi malam saya perintahkan ke Menkolpulhukam bersama Kapolri, Kabin, dan Panglima TNI, untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang melanggar hukum dan pelaku tindakan anarkis serta rasialis," ujar Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menegaskan bahwa pemerintah akan memajukan Papua, baik lewat pembangunan infrastruktur fisik maupun sumber daya manusia.
"Agar kita semuanya utamanya khususnya mama-mama, pace, mace, anak-anak Papua bisa lebih maju dan lebih sejahtera," ucap Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi mengatakan, dirinya sudah berusaha mengatur waktu agar bisa bertemu langsung dengan para tokoh masyarakat dan adat di Papua.
"Kami sudah berusaha tapi waktunya saja. Sebetulnya minggu ini kami rencanakan, tapi belum memungkinkan," ujar Jokowi.
Jokowi pun mengajak seluruh masyarakat untuk sama-sama menjaga agar Tanah Papua tetap menjadi sebuah wilayah yang damai.
Ajakan ini khususnya ia tujukan kepada semua ketua dan tokoh adat, tokoh agama, kaum muda Papua.
Ia pun memastikan pertemuan dengan para tokoh itu akan terjadi dalam waktu dekat.
"Akan kami lakukan dalam waktu yang secepatnya, baik tokoh muda, tokoh masyarakat, dan tokoh agama," tutur Jokowi.
Pembatasan Akses Internet
Kebijakan pembatasan akses internet dan komunikasi di tanah Papua berimbas ke Polri.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan, Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) M. Iqbal bahkan kesulitan menghubungi kepolisian di Papua untuk mengetahui kondisi terbaru.
"Pak Kadiv masih coba berkomunikasi dengan teman-teman. Soalnya memang lagi kesulitan. Semua lagi ada kendala terkait masalah telekomunikasi," ujar Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (29/8/2019), dikutip Tribunnews dari Kompas.com.
