lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah secara resmi mengumumkan lokasi ibu kota baru yang berada di Kalimantan Timur.
Ibu kota negara baru tersebut akan berlokasi di sebagian Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara.
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi saat konferensi pers terkait pemindahan ibu kota Indonesia yang baru, Senin (26/8/2019).
Baca: Resmi, Ibu Kota Baru di Sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kaltim
Baca: Ibu Kota Baru Indonesia di Kalimantan Timur Bukan Wilayah Otonom dan Tidak Akan Ada Pilkada
"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," kata Presiden Jokowi.
Keputusan penetapan lokasi ibu kota tersebut sudah melalui kajian intensif selama tiga tahun terakhir.
Dengan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur tersebut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformsi Birokrasi (KemenPANRB) memperkirakan hampir satu juta pegawai, baik di kementerian maupun lembaga akan turut pindah.
Dilansir oleh Kompas.com, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) telah mengeluarkan dokumen “Gagasan Rencana dan Kriteria Desain Ibu Kota Negara”.
Meski demikian, pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur tidak boleh hanya ide besar belaka.
Perlu adanya desain yang tepat untuk support system di ibu kota baru nantinya serta hal-hal pendukung pemindahan ibu kota.
Hal tersebut disampaikan oleh Manajer Kampanye Perkotaan dan Energi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Dwi Sawung.
Baca: Prabowo Subianto Siap Berikan Lahan Miliknya di Penajam Panser Utara untuk Bangun Ibu Kota Baru
Baca: 282 Anggota DPR Menghadiri Pembacaan Surat Pemindahan Ibu Kota Baru
“Sekarang mungkin yang direncanakan hanya ibu kotanya saja. Tapi support system-nya direncanakan enggak sih? Jadi sampai sekarang enggak kelihatan dan enggak dibicarakan,” ujar Dwi dikutip TribunnewsWiki dari Kompas.com (28/8/2019).
Support system yang dimaksud adalah sistem-sistem di luar sistem utama yang satu sama lain memiliki keterkaitan, seperti sistem pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sebagainya.
Pemerintah harus memperhitungkan semua hal yang akan terjadi apabila ibu kota baru benar-benar dipindahkan ke Kalimantan Timur.
“Kan enggak mungkin satu juta orang itu enggak bawa keluarga. Bawa keluarga pasti bawa anak, sekolahnya kayak gimana, gurunya nanti buat anak-anak itu gimana, rumah sakit gimana, segala sesuatunya gimana, yang supply makan segala macem,” ungkap Dwi.
Menurutnya, jika semua itu tidak direncanakan dengan baik maka hanya akan menimbulkan kekacauan yang tidak jauh berbeda dengan apa yang sekarang terjadi di Jakarta.
Menurutnya, pindah ibu kota tak lain hanya memindahkan masalah lama ke tempat yang baru.
“Kalau kita lihat, kalau satu juta orang dipindahin tetap ada masalah yang timbul."
"Mau se-green apapun (konsepnya), kalau satu juta itu pasti ada impact lingkungannya. Sedikit atau banyak atau tidak terkendali, itu bagaimana nanti implementasinya,” sebutnya.
Dwi menyebut semua sistem pendukung ini belum dikonsep dengan matang oleh Pemerintah.
“Itu masih harus didesain lah. Satu juta orang ya,” imbuhnya.
Baca: Ibu Kota Pindah Ke Kaltim, Anies: Jakarta Tetap Jadi Pusat Ekonomi dan Macet Tak Bisa Berkurang
Baca: Sutiyoso, Ahok dan Djarot Setuju Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur
