7. Jangan sampai kemajuan teknologi justru lebih banyak digunakan oleh pihak-pihak yang mengerdilkan konsensus kebangsaan.
8. Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, MPR mengawal dan memberikan jaminan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia harus mencerminkan semangat dan jiwa Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
9. Lompatan-lompatan kreatif dalam pembinaan ideologi Pancasila harus dikembangkan
10. Undang-undang yang bertabrakan satu dengan yang lain harus kita selaraskan.
Undang-undang yang menyulitkan rakyat harus kita bongkar. Undang-undang yang menghambat lompatan kemajuan harus kita ubah.
11. DPD juga telah menjadi ujung tombak dalam menjaga dan merevitalisasi nilai-nilai kearifan lokal.
Peraturan Daerah-Peraturan Daerah (Perda) yang formalitas, berbelit-belit, dan menghambat masyarakat serta pelaku usaha harus dipangkas.
Baca: Daftar Menteri Jokowi-Maruf Amin Beredar di WA, Ada Nama Fadli Zon hingga Tsamara Amany Alatas
Baca: Ada AHY, Fadli Zon dan Najwa Shihab: Nama-nama Menteri Jokowi-Maruf Amin Beredar di WA
Baca: Fakta Tentang Sapi Limosin, Sapi dari Jokowi untuk Kurban Idul Adha di Bengkulu
12. Alhamdulillah, laporan keuangan pemerintah pusat 2016-2018 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP.
13. Saya mengapresiasi upaya MA dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Kini, sistem peradilan berbasis elektronik sudah diterapkan di semua lingkungan lembaga peradilan.
14. Hingga akhir tahun 2018 lalu, MA telah meresmikan sebanyak 85 pengadilan baru di berbagai pelosok tanah air.
MA berhasil mengurangi jumlah tunggakan perkara menjadi 906 perkara pada tahun 2018. Jumlah terendah sepanjang sejarah berdirinya MA.
15. Saya mengapresiasi MK yang telah menyelesaikan sengketa perselisihan hasil Pilkada 2018, Pemilu Legislatif, dan Pemilu Presiden 2019, dalam koridor konstitusi secara damai, adil, dan bermartabat.
(TRIBUNNEWSWIKI.COM/Saradita Oktaviani)
Jangan lupa subscribe Youtube channel TRIBUNNEWSWIKI di TribunnewsWIKI Official