17 AGUSTUS – Serial Sejarah Nasional : Kudeta Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)

TRIBUNNEWSWIKI.COM – Kudeta Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) berlangsung pada 23 Januari 1950.

Kudeta APRA ini dilakukan oleh pasukan Koninklijk Nederlands-Indische Leger (KNIL) di bawah pimpinan mantan Kapten Raymond Westerling.

Pasukan KNIL masuk ke Bandung dan membunuh semua orang berseragam TNI yang mereka temui.

Aksi mereka sangat mengerikan, terlebih kudeta tersebut sudah direncanakan beberapa bulan sebelumnya oleh Westerling.

Bahkan, gerakan Westerling ini telah diketahui oleh pimpinan tertinggi militer Belanda.

Westerling mendirikan APRA dengan merekrut sekitar 500 ribu orang.

Westerling bahkan sempat menelepon panglima Tertinggi Belanda Letjen Buurman van Vreeden untuk meminta restu melakukan kudeta terhadap paemerintahan Soekarno.

Westerling juga meminta Pemerintah Soekarno untuk menghargai negara bagian Pasundan dengan mengirim ultimatum kepada pemerintah.

Pemerintah yang kala itu masih tergabung dalam Republik Indonesia Serikat (RIS) diminta memberikan pengakuan terhadap eksistensi APRA sebagai tentara negara bagian Pasundan.

Bahkan, Westerling dan anak buahnya menuju Jakarta untuk menangkap Presiden Sukarno.

Namun akhirnya Kudeta APRA tidak pernah terwujud karena tidak mendapat dukungan dari Tentara Islam Indonesia (TII).

Karena kekurangan pasukan senjata, Westerling pun akhirnya ditinggalkan oleh pasukannya. (1)

Baca: 17 AGUSTUS - Seri Sejarah Nasional: Perang Aceh (1873-1904)

Baca: 17 Agustus – Serial Sejarah Nasional: Peristiwa 3 Juli 1946

Kudeta APRA diawali dengan tidak puasnya sebagian anggota KNIL yang tidak puas dengan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB).

Mereka tidak suka dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS).

Pertengahan November 1949, seorang tokoh militer Belanda, Raymond Pierre Westerling mulai menyusun kekuatan dengan menarik anggota KNIL yang didemobilisasikan.

Westerling dikenal sebagai seorang militer yang kejam dan berpengalaman.

Setelah dibebastugaskan dari militer Belanda, Westerling kemudian membentuk gerakan yang bernama Ratu Adil yang kemudian mendapat simpati rakyat.

Dalam waktu singkat, ia sudah berhasil mengumpulkan modal dan pengikut sekitar 8.000 orang termasuk para bekas pasukan Belanda yang kemudian tergabung menjadi Angkatan Perang Ratu Adil (APRA).

Tujuan mereka adalah mempertahankan bentuk federal di Indonesia dan mempertahankan adanya tentara tersendiri di setiap negara-negara bagian RIS.

Tujuan tersebut bertolak belakang dengan hasil Konferensi Antar-Indonesia di Yogyakarta yang telah menyetujui bahwa Angkatan Perang RIS (APRIS) sebagai Angkatan Perang Nasional. (2)

Tidak lama setelah APRA dibentuk, Westerling kemudian mengultimatum Pemerintah RIS agar kekuasaan militer mereka di Pasundan diserahkan sepenuhnya kepada APRA.

Alasannya, TNI dinilai kurang mampu menjalankan tugas tersebut.

Namun pemerintah RIS menganggap hal itu sebagai sebuah kekonyolan yang kemudian membuat Westerling merebut kekuasaan dengan kekerasan dengan target utama Jakarta dan Bandung.

APRA mulai bergerak di sekitar Cililin, di bawah pimpinan dua orang Inspektur Polisi Belanda, van Beeklen dan van der Meula.

Gerakan APRA yang terdiri atas sekitar 800 orang di antaranya 300 anggota KNIL bersenjata lengkap menyerang Kota Bandung pada pagi hari tanggal 23 Januari 1950.

Keesokan harinya APRA telah memasuki kota Bandung dan secara ganas membunuh setiap anggota TNI yang dijumpai.

APRA kemudian berhasil menduduki Markas Staf Divisi Siliwangi, pertempuran tidak seimbang antara 150 orang APRA dan 18 anggota TNI terjadi.

Akibatnya 15 orang pasukan TNI tewas, termasuk Letkol Lemboh Guruh dan hanya tiga orang yang berhasil melarikan diri.

Total, pemberontakan APRA di Bandung menyebabkan tewasnya 79 anggota APRIS dan banyak penduduk sipil yang menjadi korban pembantaian.

Menanggapi hal itu, Pemerintah RIS di Jakarta kemudian melakukan perundingan dengan Komisaris Tinggi Belanda.

Hasilnya, Mayor Jenderal Engels, Komandan Tentara Belanda di Bandung mendesak Westerling untuk pergi dari kota itu.

Setelah terdesak dan akhirnya meninggalkan Bandung, pasukan APRA kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Jawa Barat.

Namun berkat bantuan rakyat, mereka kemudian berhasil dilumpuhkan oleh TNI.

Di Jakarta, APRA juga berulah.

Westerling bekerja sama dengan Sultan Hamid II yang saat itu menjabat sebagai menteri negara tanpa portofolio di dalam kabinet RIS.

Keduanya menyusun rencana untuk menyerang tempat Kabinet RIS bersidang dan menculik semua menteri RIS.

Selain itu, Menteri Pertahanan, Sultan Hamengkubuwono IX, Sekjen Kementerian Pertahanan, Ali Budiarjo, dan Pejabat Kepala Staf Angkatan Perang, Kol TB Simatupang juga akan dibunuh.

Untuk menipu publik, Sultan Hamid II juga akan ditembak tangan atau kakinya, supaya orang mengira dia tidak terlibat dalam aksi itu.

Namun belum sempat dilancarkan, upaya kudeta itu berhasil dipatahkan oleh APRIS.

Melihat rencana kudetanya semakin mendekati kegagalan, Westerling kemudian melarikan diri ke Singapura pada 22 Februari 1950 menggunakan pesawat Catalina Angkatan Laut Belanda.

Di sana ia ditangkap karena memasuki wilayah tanpa izin dan dihukum selama satu bulan penjara.

Indonesia sempat meminta agar buronannya diserahkan kepada Indonesia, namun permintaan itu ditolak oleh pemerintah Inggris karena RIS tidak punya perjanjian dengan Inggris tentang hal itu.

Sementara itu, Sultan Hamid II yang juga terlibat dalam aksi makar itu baru tertangkap pada 5 April 1960. (3)

Dalam keterangannya, Westerling mengatakan bahwa alasan ia melakukan Pemberontakan APRA karena pemerintahan Indonesia di Yogyakarta dinilai tak mampu mengakomodasi Indonesia secara keseluruhan.

Di Jawa Barat sendiri ada empat pemerintah, yaitu politisi Jakarta, Negara Pasundan, Darul Islam, dan Komunis.

Westerling menilai Soekarno tidak memiliki kepedulian terhadap Jawa Barat, karena itu ia ingin adanya pemerintahan kuat di Jawa Barat melalui Negara Pasundan di Bandung dan Jakarta. (4)

Gagalnya kudeta APRA semakin meningkatkan sikap anti-federal negara-negara bagian RIS.

Merekapun semakin keras menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah pusat RIS.

Pada 30 Januari 1950, RAA Wiranatakusumah, Wakil Negara Pasundan mengundurkan diri.

Kemudian pada 8 Februari Perdana menteri mengangkat Sewaka sebagai penggantinya dengan jabatan komisaris RIS di Pasundan.

Gerakan unitarisme juga meluas ke daerah-daerah lain.

Negara Jawa Timur yang dibentuk oleh Belanda dalam Konferensi Bondowoso, akhirnya dibubarkan setelah dididesak oleh rakyat.

Selanjutnya, Gubernur Jawa Timur, Samadikoen, pada 27 Februari mengeluarkan suatu intruksi kepada segenap residen, bupati, walikota serta aparat bawahannya dari bekas Negara Jawa Timur agar menyerahkan pimpinan daerahnya masing-masing kepada pejabat Republik Indonesia yang telah ditujuk sebelumnya.

Selain itu, Negara Madura juga ikut bergabung ke dalam wilayah Indonesia.

Pada 24 Maret 1950, pemerintah RIS secara resmi pembubaran Negara Sumatra Selatan dan daerahnya dimasukkan ke lingkungan provinsi Sumatra Selatan di bawah RI.

Hal itu disusul dengan pembubaran Daerah Istimewa Bangka Belitung yang penyerahannya dilaksanakan pada 23 April 1950.

Di Sulawesi Selatan, gerakan-gerakan menuju unitarisme mendapatkan tantangan dari golongan federal yang ingin mempertahanakan Negara Indonesia Timur (NIT).

Berbagai demonstrasi yang menuntut pembubaran NIT terjadi di Ujungpandang, Gorontalo, Poso, Donggala, Takalar, dan Jeneponto. 

Meskipun sempat muncul peberontakan Andi Aziz, tetapi keinginan rakyat Sulawesi untuk melepaskan diri dari NIT tidak kendor.

Sebelum pemerintah RIS dengan resmi membubarkan NIT, rakyat provinsi Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara telah menyatakan melepaskan diri dari ikatan NIT dan menggabungkan diri dengan RI.

Pembubaran negara-negara bagian RIS terus disusul oleh negara-negara bagian lainnya yang kemudian memilih untuk bergabung menjadi wilayah Republik Indonesia. (5)

(TribunnewsWIKI/Widi Hermawan)

Jangan lupa subscribe kanal Youtube TribunnewsWIKI Official