17 Agustus – Serial Sejarah Nasional: Peristiwa 3 Juli 1946

TRIBUNNEWSWIKI.COM – Peristiwa 3 Juli 1946 dikenal sebagai upaya kudeta pertama yang dialami pemerintah Indonesia pascaproklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Aktor Peristiwa 3 Juli 1946 adalah kelompok Persatuan Perjuangan yang dipimpin oleh Tan Malaka.

Tujuan Peristiwa 3 Juli 1946 sendiri sebenarnya bukan untuk menjatuhkan kekuasaan Presiden Soekarno, melainkan untuk meruntuhkan Kabinet Perdana Menteri Sutan Sjahrir.

Saat itu, ketegangan antara Kabinet Sjahrir dan kelompok Persatuan Perjuangan yang merupakan oposisi utama pemerintah memang tengah meruncing.

Ketegangan tersebut kemudian berakhir pada upaya kudeta oleh kelompok Persatuan Perjuangan dengan menculik anggota-anggota Kabinet Sjahrir. (1)

Baca: 17 AGUSTUS - Serial Pahlawan Nasional: Sutan Syahrir

Baca: 17 AGUSTUS - Serial Pahlawan Nasional: Tan Malaka

Persatuan Perjuangan merupakan oposisi yang paling tajam mengkritik pemerintah saat itu.

Persatuan Perjuangan merupakan kelompok yang diinisiasi oleh Tan Malaka yang merupakan aliasi dari 141 organisasi politik dan melakukan kongres pertama pada 15 Maret 1946 di Madiun.

Tan Malaka sebenarnya telah ditawari kursi ketua umum Partai Sosialis oleh Sjahrir, namun Tan Malaka menolak dan lebih memilih mendirikan Persatuan Perjuangan.

Tan Malaka mengatakan bahwa dirinya seorang komunis, sehingga enggan untuk memimpin sebuah partai berhaluan sosial demokrat.

Tan Malaka juga tidak suka dengan jabatan resmi.

Akhirnya Tan Malaka mendirikan Persatuan Perjuangan yang kemudian menjadi oposisi paling sengit terhadap Kabinet Sjahrir.

Di mata Persatuan Perjuangan, Kabinet Sjahrir dipandang terlalu lemah karena memilih menghadapi Belanda melalui politik perundingan.

Sementara Tan Malaka dan para pengikutnya ingin agar Indonesia merdeka 100% lewat perjuangan bersenjata, namun Sjahrir tetap menolak dengan alasan menghindari pertumpahan darah. (2)

Ketegangan semakin meruncing ketika Kabinet Sjahrir menyepakati Perundingan Linggarjati.

Kelompok Persatuan Perjuangan menganggap Kabinet Sjahrir telah gagal mewujudkan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia 100%.

Karena berdasarkan keputusan Perundingan Linggarjati, wilayah Indonesia hanya terdiri atas Sumatera, Jawa, dan Madura saja sehingga membuat Persatuan Perjuangan semakin kecewa terhadap Kabinet Sjahrir.

Upaya kudeta pun mulai dilancarkan oleh kelompok Persatuan Perjuangan dengan menculik para menteri di Kabinet Sjahrir.

Namun rencana itu ternyata terendus oleh pemerintah, akhirnya Tan Malaka, Achmad Soebardjo, dan Soekarni yang merupakan pentolan Persatuan Perjuangan dijebloskan ke penjara pada 23 Maret 1946.

Hal itu membuat simpatisan Tan Malaka terutama dari kalangan militer geram.

Mereka kemudian sepakat untuk menculik Perdana Menteri Sutan Sjahrir ketika singgah di Surakarta, Jawa Tengah.

Penculikan itu juga disertai surat tugas penangkapan yang diteken langsung oleh Kolonel Sutarto, Panglima Divisi IV. (3)

27 Juni 1946, Mayjen Sudarsono dan anak buahnya berhasil membebaskan Tan Malaka dan pimpinan Persatuan Perjuangan yang ditahan.

Di hari yang sama, Perdana Menteri Sutan Sjahrir yang sedang dalam perjalanan kembali dari Jawa TImur ke Yogyakarta dan singgah di Surakarta diculik oleh kelompok Persatuan Perjuangan.

Penculikan itu dipimpin oleh Mayor Yusuf, meski akhirnya hanya membawanye ke Keraton Solo saja.

Saat itu Sjahrir baru menyadari tentang situasi politik yang sangat genting hingga ada kudeta terhadap pemerintahannya. (4)

Sehari kemudian, pada 28 Juni 1946, Presiden Soekarno menyatakan keadaan bahaya di Indonesia.

Pada 29 Juni 1946, seluruh kekuasaan pemerintahan kemudian diserahkan sepenuhnya kepada Soekarno.

Ia kemudian berpidato di radio menuntut pembebasan Sjahrir dan menteri-menterinya.

“Ini Presidenmu! Kalau engkau cinta kepada proklamasi dan Presidenmu, engkau cinta kepada perjuangan bangsa Indonesia yang insya Allah, de jure akan diakui oleh seluruh dunia.

Tidak ada jalan kecuali. Hai, pemuda-pemudaku, kembalikanlah Perdana Menteri Sutan Sjahrir yang engkau tawan di Negara Republik Indonesia yang kita cintai. Sadarlah bahwa perjuangan tidak akan berhasil dengan cara-cara kekerasan!,” kata Soekarno.

Akhirnya Sjahrir dan tokoh-tokoh lainnya yang diculik dibebaskan, namun upaya kudeta tetap berjalan.

30 Juni dini hari, Sjahrir diantar ke Yogyakarta dan diserahkan pada ajudan Soekarno.

Kemudian pada 3 Juli 1946, Mayor Jenderal Sudarsono kemudian datang menghadap Presiden Soekarno dengan beberapa rekan lainnya.

Ia menyodorkan maklumat kepada presiden untuk segera ditandatangani.

Adapun isi maklumat tersebut di antaranya:

1. Presiden memberhentikan Kabinet Sjahrir.
2. Preslden menyerahkan pimpinan politik, sosial, dan ekonomi kepada Dewan Pimpinan Politik.
3. Presiden mengangkat 10 anggota Dewan Pimpinan Politik (yang nama-namanya tercantum dalam naskah).
4. Presiden mengangkat 13 menteri negara (yang nama-namanya tercantum dalam naskah). (5)

Sudarsono juga mengatakan bahwa surat itu berasal dari Jenderal Soedirman.

Namun Hatta tidak langsung percaya, ia kemudian menelepon Jenderal Oerip Soemohardjo untuk menanyakan keberadaan Panglim Soedirman sekaligus menceritakan perihal surat tersebut.

Namun Oerip menjawab bahwa Panglima Besar Soerditman tidak mungkin membuat surat semacam itu kepada presiden.

Namun Sudarsono tetap ngotot bahwa surat itu berasal dari Soedirman.

Ia juga mengatakan bahwa beberapa orang pimpinan politik sipil yang ikut bersamanya bisa bersaksi akan kebenaran ucapannya.

Soekarno dan Hatta kemudian sepakat bahwa apa yang tengah dilakukan Sudarsono dan kawan-kawannya adalah sebuah kudeta. (6)

Saat itu juga, Mayor Jenderal Sudarsono dan rekannya ditangkap.

14 orang yang diduga terlibat dalam upaya kudeta kemudian diajukan ke depan Mahkamah Tentara Agung.

Tujuh terdakwa kemudian dibebaskan dari tuntutan.

Selain Sudarsono, Mr Muhammad Yamin juga dinyatakan bersalah atas upaya kudeta itu.

Keduanya kemudian dijatuhi hukuman selama empat tahun penjara.

Sementara itu, lima terdakwa lainnya dihukum 2 sampai 3 tahun.

Namun mereka semuanya akhirnya dibebaskan dengan grasi Presiden Soekarni pada 17 Agustus 1948. (7)

(TribunnewsWIKI/Widi Hermawan)

Jangan lupa subscribe kanal Youtube TribunnewsWIKI Official