17 AGUSTUS - Seri Sejarah Nasional : Kebijakan Herman Willem Daendels

Herman Willem Daendels atau Daendels adalah gubernur jendral di Indonesia atas nama Prancis, memiliki tugas utama yaitu mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris. Daendels mengeluarkan kebijakan-kebijakann yang memberatkan rakyat indonesia


zoom-inlihat foto
kerja-rodi.jpg
nhsalumni.com
Dokumentasi kerja rodi rakyat Indonesia pada masa penjajahan Belanda oleh Daendels

Herman Willem Daendels atau Daendels adalah gubernur jendral di Indonesia atas nama Prancis, memiliki tugas utama yaitu mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris. Daendels mengeluarkan kebijakan-kebijakann yang memberatkan rakyat indonesia




  • Latar Belakang #


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Sejak Belanda jatuh ke tangan Prancis pada 1795, Belanda berubah nama menjadi republik Bataaf dan diperintah oleh Louis Napoleon.

Prancis khawatir jika pulau Jawa yang merupakan daerah jajahan Belanda akan direbut oleh Inggris.

Oleh karena itu Louis Napoleon menunjuk Herman Willem Daendel atau Daendels pada 1 Januari 1808 sebagai menjadi gubernur jendral di Indonesia atas nama Prancis.

Daendels diperintahkan untuk mempertahankan pulau Jawa dari Inggris.

Pada 15 Januari 1808, Daendels menerima kekuasaan dari gubernur jenderal Weise dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan.

Diantaranya membangun ketentaraan dan fasilitas ketentaraan, membuat jalan, dan membangun pelabuhan. (1)

Herman Willem Daendels
Herman Willem Daendels (wikimedia.org)

  • Kebijakan #


Kebijakan-kebijakan yang diberlakukan Daendels diantaranya:

  1. Membangun ketentaraan dan fasilitas ketentaraan seperti bentenf, pabrik senjata di Semarang dan Surabaya dan rumah sakit tentara.
  2. Semua pegawai pemerintah menerima gaji tetap dan dilarang melakukan kegiatan perdagangan
  3. Melarang penyewaan desa, kecuali untuk memproduksi gula, garam, dan sarang burung
  4. Melaksanakan contingenten atau pembayaran pajak dengan penyerahan hasil bumi
  5. Menetapkan verplichte leverantie, yaitu kewajiban menjual hasil bumi hanya kepada pemerintah dengan harga yang telah ditetapkan
  6. Menerapkan sistem kerja paksa (kerja rodi) dan membangun fasilitas pemerintahan
  7. Membangun jalan pos Anyer-Panarukan sepanjang 1.000 km
  8. Membangun pelabuhan di Anyer dan Ujung Kulon dan membuat kapal perang berukuran kecil
  9. Melakukan penjualan tanah rakyat kepada swasta atau pihak asing
  10. Mewajibkan Prianger stelsel, atau mewajibkan rakyat Priangan menanam kopi (2)

Baca: 17 AGUSTUS - Seri Sejarah Nasional : Tanam Paksa

Baca: 17 AGUSTUS - Seri Sejarah Nasional: Perang Aceh (1873-1904)

Potret kerja paksa pada masa pemerintahan Daendels
Potret kerja paksa pada masa pemerintahan Daendels (muhammadshidqy.blogspot.com)

 

  • Kerja Rodi #


Untuk melaksanakan kebijakan dan tujuan ketika memerintah pulau Jawa, Daendels memberkalukan kerja paksa atau kerja rodi.

Istilah kerja rodi diperhalus oleh pemerintahan Belanda menjadi Heerendiensten atau Kerja Wajib Negara.

Kerja rodi memiliki arti rakyat bekerja tanoa upah dan tanpa istirahat, jika kabur atau membantah pemerintah Belanda maka rakyat akan disiksa.

Kerja rodi diperuntukkan melaksanakan kebijakan Daendels agar rakyat Indonesia bersedia bekerja untuk kepentingan Republik Bataaf.

1. Meningkatkan ketentaraan

Untuk memperkuat pertahanan Hindia Belanda, Daendels menambah jumlah angkatan bersenjata hingga 18.000-20.000 serdadu.

Serdadu tersebut merupakan rakyat yang berasal dari Manado, Jawa, dan Madura.

Untuk mendukung perlengkapan militer, petani dipaksa memintal benang dan menenun kain.

Selain itu para pembuat gamelan di Semarang diubah menjadi pekerja pabrik mesiu untuk keperluan senjata.

Sentra pengrajin alat-alat dapur dari tembaga di Gresik diubah menjadi pabrik senjata.

2. Jalan pos Anyer-Panarukan

Peta jalur jalan raya pos Anyer-Panarukan
Peta jalur jalan raya pos Anyer-Panarukan (hariansejarah.id)

Jalan pos Anyer-Panarukan (kini disebut jalur Pantura) dibangun untuk mendukung mobilisasi militer dan memiliki panjang 1100 km. (3)

Selain itu jalan pos juga dapat memperlancar mobilitas ekonomi dan politik di pulau Jawa.

Rute jalan Anyer-Cilegon-Serang-Tangerang-Batavia telah dibangun sebelumnya, sehingga Daendels perlu memperkuat, memperlebar, dan memperpanjang jalur tersebut.

Ketika jalan pos Anyer-Panarukan selesai dibangun perjalanan Batavia-Surabaya dapat ditempuh selama 5-6 hari yang sebelumnya hingga 14 hari waktu tempuh.

Pembangunan jalan pos Anyer-Panarukan memakan korban hingga 12.000 jiwa dan disebut oleh pemerintah Inggris sebagai genosida terbesar. (4)

Dokumentasi pembnagunan jalan pos Anyer-Panarukan
Dokumentasi pembnagunan jalan pos Anyer-Panarukan (humaspdg.wordpress.com)

  • Berakhir #


Selama masa pemerintahan Daendels rakyat mengalami kemiskinan dan penderitaan berkepanjangan sehingga menimbulkan kebencian.

Kebencian tersebut memicu pertentangan atau perlawanan baik dari rakyat maupun pemerintah feodal atau kerajaan.

Perlawanan tersebut misalnya datang dari rakyat Sumedang yang dipimpin Pangeran Kornel atau Pangeran Kusumahdinata (1791–1828).

Perlawanan terjadi karena rakyat dipaksa bekerja dengan perlengkapan sederhana untuk membuat jalan melalui bukit yang penuh batu cadas (kini bernama Cadas Pangeran)

Daendels juga pernah mengasingkan sultan Banten ke Ambon karena tidak mendukung Daendels.

Karena hal tersebut terjadi pertentangan  di Kesultanan Mataram.

Dengan politik devide et impera atau adu domba, Daendels memecat Sultan Hamengkubuwono I kemudian diganti oleh Sultan Sepuh.

Karena tindakannya yang otoriter, pada 18 September 1811 Louis Napoleon menarik Daendels kembali ke Belanda dan digantikan oleh Gubernur Jenderal Janssens. (3)

(TRIBUNNEWSWIKI/Magi)



   




KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2022 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved