17 AGUSTUS - Agrarische Wet 1870 (Undang-Undang Agraria) Hindia Belanda

Agrarische Wet 1870 (Undang-Undang Agraria) menjadi regulasi pertama dalam pemerintahan Belanda di Indonesia yang mengatur persoalan perkebunan.


17 AGUSTUS - Agrarische Wet 1870 (Undang-Undang Agraria) Hindia Belanda
(http://www.antiqbook.nl)
De Agrarische Wet (1870) by H. C. Van Der Wijck 

Agrarische Wet 1870 (Undang-Undang Agraria) menjadi regulasi pertama dalam pemerintahan Belanda di Indonesia yang mengatur persoalan perkebunan.




  • Informasi Awal


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Berkembangnya liberalisme atau perdagangan bebas di Indonesia pada tahun 1800an, membuat para pengusaha swasta dari Belanda di bidang perkebunan merasa mendapat rintangan dalam pelaksanaan tanam paksa

Mereka kemudian menuntut untuk dibukanya kesempatan yang besar dalam membuka perkebunan di Indonesia.

Proses tuntutan pengusaha swasta ini memakan waktu bertahun-tahun sampai pemerintah Belanda saat itu memutuskan untuk mengeluarkan ketentuan agraria.

Ketentuan atau regulasi yang mengatur seputar sistem perkebunan di Indonesia saat itu disebut dengan Agrarische Wet atau Undang-undang Agraria.

Undang-Undang Agraria memuat ketentuan yang pada dasarnya berisi dua pokok:

Pertama, memberi kesempatan kepada perusahan pertanian swasta untuk berkembang di Indonesia, di samping melindungin hak rakyat Indonesia atas tanahnya.

 

Baca: 17 AGUSTUS 1945 - Pernak-Pernik Proklamasi: Mesin Tik

Baca: 17 AGUSTUS - Seri Bahasa Nasional: Bahasa Indonesia

Baca: 17 AGUSTUS 1945 - Pernak-Pernik Proklamasi: Mikrofon

  • Isi Agrarische Wet


Agrarische Wet tercantum dalam paasl 51 I.S., yang berisi ketentuan sebagai berikut:

  1. Gubernur Jendral tidak diperbolehkan menjual tanah
  2. Dalam larangan ini tidak termasuk tanah-tanah kecil untuk perluasan kota dan desa serta untuk mendirikan perusahaan.
  3. Gubernur Jendral dapat menyewakan tanah menurut peraturan undang-undang. Dalam peraturan ini tidak termasuk tanah-tanah yang telah dibuka oleh rakyat asli atau yang digunakan untuk penggembalaan ternak umum, ataupun yang masuk lingkungan desa untuk keperluan lain.
  4. Dengan peraturan undang-undang akan diberikan tanah-tanah hak Erpacht untuk paling lama 75 tahun.
  5. Gubernur Jendral menjaga jangan sampai pemberian tanah-tanah itu melanggar hak-hak rakyat.
  6. Gubernur Jendral tidak akan mengambil kekuasaan atas tanah-tanah yang telah dibuka rakyat asli untuk keperluan mereka sendiri atau yang masuk lingkungan desa untuk penggembala ternak umum atau untuk keperluan lain, kecuali untuk kepentingan umum berdasarkan pasal 133; dan untuk keperluan perkebunan yang diselenggarakan atas perintah atasan menurut peraturan-peraturan yang berlaku untuk itu: segala sesuau dengan pengganti kerugian yang layak.
  7. Tanah-tanah yang dimiliki rakyat asli dapat diberikan kepada mereka itu disebut Hak Eigendon, disertai syarat-syarat pembatasan yang diatur dalam undang-undang dan harus tercantum dakam surat tanda eigendom itu, yakni mengenai kewajiban-kewajiban pemilik kepada negara dan desa; dan pula tentang hal menjualnya kepada orang yang tidak masuk golongan rakyat asli.
  8. Persewaaan tanah oleh rakyat asli kepada orang-orang bukan rakyat asli berlaku menurut peraturan undang-undang.

  • Efek


Berlakunya Undang-undang Agraria tahun 1870 ini membuat para pemilik modal asing bangsa Belanda maupun orang Eropa lainnya mendapat kesempatan luas untuk membuka usaha di perkebunan-perkebunan di Indonesia.

Sejak saat itu pula, keuntungan besar didapatkan dari ekspor tanaman perkebunan dan dinikmati modal asing.

Sebaliknya, penderitaan yang hebat dan berkepanjangan dipikul rakyat Indonesia.

Undang-undang Agraria ini kemudian menimbulkan banyak masalah karena hukum agraria yang bersifat dualistis yang kontradiktif.

Aturan ini menerangkan bahwa bagi orang-orang asing, aturan ini diutamakan untuk menjamin perkembangan perusahaan swasta dan berlaku hukum barat.

Sedangkan bagi rakyat Indonesia, diberlakukan hukum adat.

--

Sumber Literatur :

Noer Fauzi, "Petani & Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia", (Yogyakarta: Insist, KPA, Pustaka Pelajar, 1999)

--

Tribunnewswiki.com terbuka dengan data dan sumber baru serta usulan perubahan untuk memperkaya informasi.

(TRIBUNNEWSWIKI.COM/Dinar Fitra Maghiszha)

JANGAN LUPA SUBSCRIBE CHANNEL YOUTUBE TRIBUNNEWSWIKI.COM



Informasi Detail
Nama Agrarische Wet
Nama Lain Undang - Undang Agraria
Tahun 1870
   


Sumber :










KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2019 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved