Jumhur Hidayat

TRIBUNNEWSWIKI.COM – Mohammad Jumhur Hidayat lahir di Bandung, 18 Februari 1968.

Dia merupakakan aktivis pergerakan dan pemberdayaan rakyat.

Jumhur Hidayat juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) pada era pemerintahan Presiden SBY.

Dia manjabat pada 2007 hingga 2014, sebelum digantikan oleh Gatot Abdullah Mansyur.

Jumhur Hidayat menikah dengan Alia Febriyani Prabandari, finalis “Puteri Indonesia 2001”.

Pernikahannya tersebut dikaruniai empat orang anak.

Jumhur adalah anak ketiga dari empat bersaudara pasangan Mohammad Sobari Sumartadinata (Alm) dan Ati Amiyati.

Masa kecil Jumhur dilalui di lingkungan perumahan perusahaan perbankan nasional kawasan Saharjo dan Palbatu, Tebet, Jakarta Selatan.

Semasa hidup, ayahnya seorang pejabat di Bapindo (Bank Pembangunan Indonesia).

Namun Jumhur lebih senang bermain dengan anak-anak di luar anak-anak kompleks perumahannya, berikut kesukaannya bermain catur di pos ronda milik warga yang berbeda dari tempat tinggalnya.

Saat kecil kulitnya hitam terbakar matahari dan bau karena sering bermain-main di got dengan teman sebaya luar kompleks.

Ini sangat berbeda dengan kakaknya sendiri atau orang kompleks yang bersih dan wangi.(1)

Baca: Lagi, Bareskrim Polri Tangkap Petinggi KAMI Jumhur Hidayat

Baca: Gatot Nurmantyo

Jumhur Hidayat mendapatkan pendidikan dasarnya di SD Menteng Pulo Pagi Jakarta Selatan.

Belum sampai lulus, dia pindah ke SD Menteng 02 Pagi Jakarta Pusat.

Selanjutnya Jumhur melanjutkan pendidikannya di SMPN I Jakarat Ousat.

Namun lagi-lagi dia harus berpindah sekolah.

Dia pindah ke SMPN I Denpasar dan dilanjutkan ke SMAN I Deanpasar.

Mantan Kepala BNP2TKI ini kembali pindah sekolah, di SMAN 3 Bandung.

Memasuki bangku perkuliahan, dia berkuliah di ITB dan UNAS, dan UI.

Jumhur Hidayat sudah menjadi aktivis sejak Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) dan pernah dipenjara pada tahun 1989 karena terlibat dalam aksi mahasiswa yang menolak kedatangan Menteri Dalam Negeri, Rudini.

Dia ditangkap bersama beberapa teman, di antaranya Fadjroel Rachman, Arnold Purba, Supriyanto alias Enin, Amarsyah, Bambang Sugiyanto Lasijanto, Lendo Novo, A.Sobur, Wijaya Santosa, Adi SR, dan Dwito Hermanadi.

Jumhur dan rekan-rekan dipenjara selama tiga tahun.(2)

Baca: Syahganda Nainggolan

Baca: SBY Ungkap Alasan Partai Demokrat Menolak Disahkan UU Cipta Kerja: Ada Masalah di Sana Sini

Setelah lepas dari penjara, Jumhur bergabung dengan Center for Information and Development Studies. pada 1993.

Dia juga kemudian mendirikan Yayasan Kesejahteraan Pekerja Indonesia (YKPI) dan Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo).

Pada Pemilu 1999 Jumhur gagal bersama Partai Daulat Rakyat yang dibentuk bersama mantan Menkop Adi Sasono.

Menjabat sebagai sekjen, Jumhur gagal membawa partai itu menjadi kekuaatan besar.

Di Pemilu 1999, partai berbasis massa buruh, petani, dan nelayan itu hanya berhasil mendudukan satu wakilnya di Senayan.(3)

Berikutnya Jumhur merapat ke kubu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga akhirnya diangkat sebagai Kepala BNP2TKI pada Januari 2007.

Latar belakangnya sebagai aktivis buruh melalui elemen Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia dianggap mampu memimpin badan nondepartemen yang menangani penempatan dan perlindungan TKI tersebut.

Ia terus menjabat posisi ini sampai dicopot pada 2014, dan digantikan oleh Gatot Abdullah Mansyur.

Pencopotan ini, kabarnya ditengarai oleh masalah politik. Jumhur saat itu dikabarkan tengah dekat dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) partai yang saat itu berperan sebagai oposisi dan kerap berseberangan dengan pemerintahan SBY.

Pada Maret 2014, Jumhur memang sempat menemui pejabat teras PDIP yakni Sidarto Danusubroto, dan Ahmad Basarah.

Namun kabar ini sempat dibantah oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono.

Dia membantah pencopotan Jumhur lantaran masalah politik.

Menurut dia, Jumhur diganti bukan karena ia memutuskan untuk bergabung ke PDIP.

Selain itu Jumhur Hidayat juga telah mendeklarasikan ormas Aliansi Rakyat Merdeka yang mendukung pencalonan mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi sebagai calon presiden pada 2014 lalu.

Namun di 2019, Jumhur memindahkan dukungannya kepada Prabowo Subianto.(4)

Baca: Demo Tolak UU Cipta Kerja Ricuh, Prabowo: Pasti Ada Dalang dan Dibiayai Asing

Baca: Prabowo Subianto

Pada 2020 Jumhur Hidayat bergabung dengan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Dia mejabat sebagai Komite Eksekutif KAMI.

Namun pada 13 Oktober 2020 dia ditangkap oleh tim Siber Bareskrim Polri sekitar pukul 04.00 WIB di rumahnya.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono mengatakan bahwa Jumhur ditangkap lantaran melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena petugas yang menjemput berasal dari Direktorat Tindak Pidana Siber, Bareskrim, Mabes Polri.

Selain Jumhur Hidayat, beberapa petinggi KAMI juga ditangkap polisi.

Satu di antaranya adalah Anton Permana, Syahganda Nainggolan.(5)

Penghargaan

• Tahun 2012: Sugeng Sarjadi School of Government (SSSG) untuk bidang Good Governance for Publik Responsiveness and Accountability saat memimpin BNP2TKI sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang mendirikan Call Center (08001000), gratis, 24 jam bagi TKI Bermasalah serta berhasil memimpin BNP2TKI sehingga memperloleh penilaian keuangan terbaik (WTP) berturut-turut sejak berdiri.
• Tahun 2013: Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) untuk bidang Perlindungan Tenaga Kerja Pelaut dan Nelayan Internasional yaitu menerbitkan Peraturan Kepala BNP2TKI merujuk pada MLC (Maritime Labor Convenstions) yang selama puluhan tahun sistem perlindungannya tidak memadai.
• Tahun 2014: Pemerintah Korea Selatan melalui Human Resources Development Korea (HRD-Korea) untuk bidang penempatan tenaga kerja Indonesia ke Korea Selatan dengan urutan pertama yang terbanyak dibanding 14 negara pengirim lainnya.
• Tahun 2014: Rakyat Merdeka On Line (RMOL) untuk bidang Personal Best Performance pengembangan sistem on line pada transaksi dokumen TKI, di mana BNP2TKI adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang sudah on line dengan hampir seluruh kabupaten/kota se-Indonesia.(1)

Karya Tulis

1. Menulis berbagai makalah dalam bahasa Indonesia dan Inggris untuk presentasi dalam seminar baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Menulis artikel di berbagai media antara lain Kompas, Media Indonesia, Sinar Harapan dan Republika.
3. Buku dengan judul Manifesto Kekuatan Ketiga: Mengobarkan Asas Nasionalisme Kerakyatan Menuju Indonesia Raya, tahun 2002.
4. Buku dengan judul Surat-Surat dari Penjara, tahun 2000.
5. Buku dengan judul Jujur Terhadap Habibie, tahun 1999.
6. Editor Buku, Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Bertumpu pada SDM, Teknologi dan Partisipasi Masyarakat, tahun 1995
7. Editor buku, Membangun Hubungan Industrial Pancasila, tahun 1994
8. Editor buku, Pembaruan Sistem Upah, tahun 1994
9. Editor buku, Tenaga Kerja Agro Industri, tahun 1994
10. Editor buku, Pembangunan Regional dan Segitiga Pertumbuhan, tahun 1994
11. Buku dengan judul Menggugat Rezim anti Demokrasi (Pidato Pembelaan di hadapan Majlis Hakim PN Bandung, 1990), dalam proses penerbitan.
12. Buku dengan judul Pikiran-Pikiran dari Penjara, dalam proses penerbitan.(1)

(Tribunnewswiki.com/SO)