lihat foto
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ancam akan tempuh jalur hukum bagi orang tua siswa yang masih nekat gunakan Surat Keterangan Domisili (SKD) untuk PPDB Jateng 2020.
Ancaman ini nyatanya berhasil buat para orangtua siswa yang nakal untuk mencabut berkas PPDB mereka.
Banyak dari orang tua siswa yang mencabut SKD saat pendaftaran berlangsung.
Hal itu diketahui Ganjar saat sidak proses penerimaan PPDB di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Rabu (24/6/2020).
Dari laporan panitia, hingga hari ini ada 1.007 pendaftar yang menggunakan SKD mencabut berkasnya.
"Sampai hari ini sudah banyak pak yang mencabut berkas SKD."
"Sementara ada 1.007 pendaftar yang menggunakan SKD yang cabut berkas untuk mendaftar kembali dengan data yang benar," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Jumeri.
Baca: Persiapan Penerapan New Normal di Pesantren, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo Soroti Isu Air Bersih
Ganjar menerangkan, ada banyak temuan saat dirinya sidak ke kantor Disdikbud Jateng hari ini.
Di antaranya terkait sertifikat lomba, zonasi dan SKD.
"Ternyata setelah pak Kepala Dinas membuat statemen dan saya juga, kami upload alhamdulillah ada mulai kesadaran orang menarik SKD."
"Bahwa hipotesis kami yang menduga ada banyak pemalsuan SKD ada benarnya, bahwa mereka mengada-ada."
"Buktinya sekarang banyak yang mencabut," kata Ganjar.
Kepada masyarakat yang menggunakan SKD palsu dan dengan sadar mencabutnya, Ganjar mengucapkan terima kasih.
Mereka dengan sadar menyatakan bahwa SKD yang digunakan Aspal, asli tapi palsu karena waktu dan periodenya tidak benar.
"Terima kasih yang sudah mencabut, tapi yang belum saya peringatkan."
"Ujungnya kalau tidak sesuai tetap kami coret, kasihan yang lain," tegasnya.
Baca: Masyarakat Tak Mampu Lebih Diutamakan dalam PPDB DKI Jakarta 2020, Ini Penjelasannya
Ganjar juga memerintahkan seluruh Kepala Sekolah di Jateng untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi data.
Kalau ada yang tidak benar, pihaknya meminta tidak ragu untuk mencoret.
"Mari kita edukasi anak-anak kita ini untuk jujur."
"Kami masih memberi kesempatan untuk mencabut dan mendaftar kembali, tapi jangan gunakan SKD yang datanya tidak benar," tutupnya.
