Selain itu, Abdul Mu'ti juga mengikuti program Short Course on Governance and Shariah di University of Birmingham, Inggris, pada tahun 2005.
Pada tahun 2008, ia menyelesaikan pendidikan pascasarjananya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, di mana ia menggali lebih dalam tentang pendidikan agama dan kebijakan publik.
Sebagai pengakuan atas kontribusinya di bidang pendidikan, pada 2 September 2020, Abdul Mu'ti dikukuhkan sebagai Guru Besar ke-1050 di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
Pengukuhan ini menandai puncak dari perjalanan pendidikannya yang telah dibangun melalui dedikasi dan komitmen dalam dunia pendidikan dan pengembangan masyarakat.
Abdul Mu'ti dikenal sebagai sosok yang tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga berkontribusi secara aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan, memperlihatkan integrasi antara pendidikan dan praktik dalam masyarakat.
Baca: Profil Tito Karnavian, Menteri Jokowi yang Masuk ke Kabinet Prabowo dan Adhi Makayasa Akpol 1987
Madrasah Ibtidaiyah Manafiul Ulum, Kudus (1980)
Madrasah Tsanawiyah Negeri Kudus (1983)
Madrasah Aliyah Negeri Purwodadi Filial Kudus (1986).
Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang
School of Education, Flinders University, Adelaide, Australia
Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Penghargaan: Penerima Australian Alumni Award (2008)
- Bidang Keahlian: Tafsir, Hadis, Fikih
- Status: Dosen di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengaku akan fokus mendengar dan menyerap masukan dari berbagai pihak selama satu bulan pertama bertugas di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Mu’ti, masukan-masukan itu akan jadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah.
Termasuk dalam hal menentukan nasib ujian nasional (UN) untuk siswa sekolah dasar dan menengah.
“Saya belum ada belum ada pembahasan tentang ujian Nasional. Sekali lagi, saya masih akan banyak mendengar dalam waktu-waktu satu bulan ini sebelum mengambil keputusan yang strategis yang berkaitan dengan pendidikan nasional, khususnya pendidikan dasar dan menengah,” ujar Mu’ti kepada wartawan di Istana Negara, Senin (21/10/2024).