Menurut Denny JA, dinasti politik adalah sesuatu yang umum di dalam negara demokrasi.
Dia mengatakan isu dinasti politik Jokowi itu dijadikan senjata untuk menyerang Gibran yang kini santer dikabarkan akan menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto.
“Reaksi terhadap isu ini bervariasi. Sebagian melihatnya sebagai bagian dari pertarungan politik, di mana isu dinasti politik menjadi senjata untuk menyerang Gibran, Prabowo, atau bahkan Jokowi. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa dinasti politik adalah fenomena yang lazim dalam dunia demokrasi,” ujar Denny JA kepada awak media hari Minggu (22/10/2023), dikutip dari Tribunnews.
Denny menyebut dinasti politik juga eksis di negara-negara maju di Eropa dan Amerika Serikat. Dia turut menyinggung bahwa dinasti politik ada di dalam keluarga Bung Karno.
Oleh karena itu, menurut Denny, dinasti politik dianggap sebagai hal yang sah dan tidak melanggar hukum.
"Kita juga bisa mengamati dinasti politik dalam keluarga Bung Karno, yang telah berlangsung hingga empat generasi, mulai dari Bung Karno hingga Pinka Haprani. Contoh serupa dapat ditemukan dalam keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan bahkan di luar negeri, seperti dalam keluarga Kennedy di Amerika Serikat, Bush, atau Nehru di India," ujarnya.
Baca: Tunjuk Gibran Jadi Cawapresnya, Prabowo Mengaku Sudah Minta Izin Jokowi
Denny berujar bahwa dinasti politik dinilai sebagai sesuatu yang wajar di dalam negara demokrasi karena adanya prinsip persamaan hak bagi seluruh warga.
Semua orang di dalam negara demokrasi punya hak yang sama untuk menjadi pemimpin, tanpa melihat dari mana asal keluarga mereka. Di samping itu, konstitusi juga tidak melarang anggota keluarga pejabat menjadi pemimpin nasional.
“Yang paling penting, penentuan akhir dari dinasti politik terletak pada pemilihan umum. Rakyat adalah hakim tertinggi melalui kotak suara," katanya.
Denny mengatakan apabila Gibran nantinya memang menjadi cawapres Prabowo, biarkan rakyat yang menentukan lewat pemilihan umum.
Dia menilai Gibran dipertimbangkan menjadi cawapres lantaran dia dianggap bisa menarik dukungan dari kalangan milenial. Lagi pula, Gibran juga dianggap bisa mempengaruhi para pemilih di Jawa Tengah dan kalangan yang puas dengan kinerja Jokowi sebagai presiden.
"Sebagai prinsip dasar dalam demokrasi, keputusan akhir ada di tangan rakyat melalui pemilihan umum. Dinasti politik adalah realitas politik yang dapat ditemukan di negara-negara demokrasi, dan nasib Gibran Rakabuming Raka akan ditentukan oleh suara rakyat dalam proses demokratis ini," katanya menjelaskan.
Baca: Pengamat: Wacana Gibran Jadi Cawapres Muncul karena Wacana Jokowi 3 Periode Gagal
Jokowi telah merestui Gibran untuk menjadi cawapres pendamping Prabowo dalam kontestasi tahun depan.
Kata Jokowi, dia sebagai orang tua hanya bisa mendoakan Gibran.
"Ya orang tuanya tugasnya hanya mendoakan dan merestui," kata Jokowi ketika ditemui wartawan di Tugu Pahlawan, Surabaya, selepas menghadiri acara Apel Hari Santri Nasional 2023, Minggu, (22/10/2023), dikutip dari Kompas.com.
Jokowi juga mengungkapkan alasan dia akhirnya memilih untuk merestui Gibran.
Dia mengatakan adanya tawaran agar Gibran menjadi cawapres adalah urusan pribadi Gibran. Oleh karena itu, Jokowi enggan mempengaruhi setiap keputusan Gibran dan memilih merestuinya.
"Keputusan semua sudah dewasa, jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan oleh anak-anak kita," katanya.
Baca: Peneliti Bongkar Sosok yang Jadi Penyebab Perilaku Aneh Jokowi, Gibran, hingga Golkar