Menurut Dedi, Prabowo harus berani mengambil risiko jika pada akhirnya tetap memilih putra sulung Jokowi itu.
"Risiko misalnya saja risiko disebut sebagai tokoh melanggengkan politik dinasti, atau bahkan Prabowo dianggap atau dipropagandakan nanti memilih sosok yang populis, bukan karena kapasitas," ujarnya, dikutip dari Kompas.com.
Senada, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam juga meminta agar Prabowo hati-hati sebelum menentukan Gibran sebagai pendampingnya.
Baca: Prabowo Terancam Gagal Jadi Capres jika MK Kabulkan Gugatan Batas Usia Maksimal Capres 70 Tahun
Sebab putusan MK masih menyisakan celah ketidakpastian dan lemah legitimasi.
"Jika langkah politik itu sudah dilakukan, namun putusan MK kemudian digugat dan dianulir, maka hal itu akan menjadi amunisi yang sangat efektif untuk mendegradasi dan menghancurkan kredibilitas pencapresan mereka," kata Umam.
Erick Thohir dan Yusril Ihza Mahendra
Di tengah sorotan atas putusan MK ini, nama Erick Thohir kembali muncul sebagai alternatif kuat pendamping Prabowo.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu bahkan sudah mengurus surat keterangan tidak pernah dipidana ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk syarat menjadi cawapres.
"Benar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan surat keterangan tidak pernah dipidana atas nama Erick Thohir," kata Pejabat Humas PN Jakarta Selatan Djuyamto, dikutip dari Kompas.com.
Erick juga dilaporkan telah mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan telah diambil oleh stafnya pada Selasa (16/10/2023).
Bukan hanya Erick Thohir, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra juga mengurus syarat administrasi serupa.
Ini dilakukan sebagai langkah cadangan jika Gibran tidak maju menjadi cawapres Prabowo.
"Ya Yusril sendiri sudah saya minta untuk mempersiapkan syarat-syarat tersebut," ujar Sekjen PBB Afriansyah Noor, dikutip dari Kompas.com.
"Siapa tahu kalau Gibran tidak jadi maju, ya beliau yang akan jadi maju sebagai calon wakil presiden yang kami usung dari PBB," lanjutnya.
Artikel ini telah tayang di
Baca berita terkait Pilpres 2024 di sini