Presiden Jokowi menjelaskan food estate dibangun dalam rangka untuk mengantisipasi krisis pangan.
Oleh sebab itu, Jokowi mengingatkan semua pihak untuk berhati-hati dalam persoalan krisis pangan.
"Jadi kita itu membangun food estate, lumbung pangan itu dalam rangka mengantisipasi krisis pangan. Hati-hati. Semua kawasan, semua negara sekarang ini menghadapi yang namanya krisis pangan," ujar Jokowi saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8/2023).
Presiden mengatakan harga bahan-bahan pangan seperti gandum, gula, hingga beras tengah naik drastis.
"Gula, beras, setelah India setop, enggak ekspor lagi, semua yang makan beras semua sekarang ini sudah masalah. Harga naik," ucapnya.
Jokowi mengungkap, di tengah kondisi krisis pangan ini, food estate diperlukan untuk cadangan, baik cadangan strategis, maupun untuk diekspor ketika melimpah apabila negara lain membutuhkan.
Jokowi pun menuturkan bahwa membangun food estate itu tidak semudah yang dibayangkan orang-orang.
"Tanaman pertama biasanya gagal. Tanam kedua masih paling-paling bisa berhasil 25 persen. Ketiga baru biasanya keenam, ketujuh itu biasanya baru pada kondisi normal. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan," tutur Jokowi.
"Di lapangan itu tidak seperti semudah yang kita bayangkan. Jadi semuanya akan diperbaiki. Dan semuanya harus dievaluasi, dikoreksi, harus diulang. Kalau kita enggak berani, baru gagal pertama sudah mundur, sampai kapan pun lupakan," lanjutnya.
Menegnal Program Food Estate
Program food estate atau lumbung pangan merupakan kebijakan pemerintah yang memiliki konsep pengembangan pangan secara terintegrasi.
Kebijakan yang digagas Jokowi ini bahkan menjadi salah satu kebijakan yang masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024.
Mengutip laman setkab.go.id dari Kompas.com, program lumbung pangan berintikan pada sektor pertanian, perkebunan, termasuk peternakan di suatu kawasan.
Dalam proyek ini terdapat sejumlah komoditas yang dikembangkan, seperti komoditas cabai, padi, singkong, jagung, kacang tanah, hingga kentang.
Pelaksanaan proyek lumbung pangan tersebar di berbagai wilayah, di antaranya Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Papua.
Sementara itu, penggarapan proyek dilakukan oleh lintas kementerian yang meliputi, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian PUPR.
Dalam pelaksanaannya, masing-masing wilayah lumbung pangan mengembangkan komoditas yang berbeda.
Program ini juga termasuk dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023.
Baca: Di Depan MPR, Jokowi Mengaku Tak Marah Dihujat Bodoh Plonga-plongo: Saya Terima Saja
Baca: Jokowi Turut Jadi Korban Parahnya Polusi Udara Jakarta, Sudah 4 Minggu Batuk-Batuk
Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyebut bahwa proyek food estate yang tengah dikerjakan pemerintah merupakan bagian dari kejahatan lingkungan.