TRIBUNNEWSWIKI.COM - Mantan Kepala Desa (Kades) Lontar di Banten bernama Aklani akhirnya ditangkap usai melakukan tindak pidana korupsi dana desa.
Kades itu berasal dari Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten.
Aklani diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dana desa saat menjabat periode 2015-2021.
Akibat perbuatan tersangka, negara dirugikan sebesar Rp 988 juta.
Mantan kades itu menggunakan uang dana desa sebesar Rp 988 juta untuk menikahi 4 istrinya dan foya-foya di tempat hiburan malam.
Baca: Hari Ini Mentan Syahrul Yasin Limpo Datang ke Gedung KPK Terkait Kasus Dugaan Korupsi
Pengacara Alkani, Erlan Setiawan mengatakan bahwa, uang hasil korupsi Rp 988 juta digunakan Alkani untuk biaya menikahi 4 istrinya dan foya-foya di tempat hiburan malam.
"Pengakuannya iya (buat nikah lagi), dan suka ke tempat hiburan katanya dari uang dana desa itu," kata Erlan Setiawan, Minggu (18/6/2023).
Berdasarkan pemeriksaan, Erlan menyebut kliennya mengaku ke penyidik bahwa dirinya beristri 4 orang dan memiliki kurang lebih 20 orang anak.
"Menurut pengakuan, istrinya empat, anaknya kurang lebih 20, ini pengakuannya," ujarnya.
Selanjutnya Erlan mengatakan, kliennya sudah mengakui perbuatannya melakukan korupsi alokasi dana desa tahun 2020 yang seharusnya untuk pembangunan infrastruktur desa.
Erlan mengaku prihatin, karena dana desa yang seharusnya digunakan kepentingan masyarakat namun untuk kepentingan pribadinya.
"Ini yang sangat miris yang harus kita pahami. Bahwa desa punya anggaran untuk kemajuan desa ternyata disalahgunakan oleh kepala desa," ujar dia.
Atas perbuatannya, Alkani ditahan di Rutan Kelas IIB Serang selama 20 hari ke depan.
Jaksa penuntut umum kini sedang menyiapkan berkas dakwaan setelah menerima tersangka dan barang bukti dari penyidik Polda Banten.
Baca: Terpidana Korupsi Dana Desa Rp 318 Miliar Viktor Aries Akhirnya Ditangkap Usai Buron 3 Tahun
Jaksa akan segera melimpahkan ke Pengadilan Tipikor Serang untuk diadili atas perbuatannya.
Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Banten Komisaris Polisi (Kompol) Ade Papa Rihi mengatakan, kasus berawal dari Desa Lontar mendapatkan anggaran tahun 2020 untuk pembangunan infrastruktur.
Namun, pada pelaksanaannya terdapat lima proyek fisik yang merugikan keuangan negara.
Lima proyek tersebut yakni tiga proyek fisik hasil pengerjaannya tidak sesuai rencana anggaran biaya (RAB) dan dua pekerjaan fiktif.
Informasi yang diperoleh, tiga proyek yang tidak sesuai RAB tersebut adalah rabat beton, gapura wisata dan tembok penahan tanah atau TPT. Sedangkan, dua proyek fiktif berkaitan dengan pengerjaan rabat beton.
Meski lima proyek tersebut bermasalah, namun tersangka diduga melakukan manipulasi terhadap laporan pertanggungjawaban.