Namun hanya sampai tahun 1967, Megawati Soekarnoputri tidak melanjutkannya lagi.
Kemudian tercatat juga bahwa Megawati Soekarnoputri pernah masuk Fakultas Psikologi di Universitas Indonesia, Jakarta.
Tapi hanya sampai tahun 1972, Megawati Soekarnoputri tidak melanjutkan pendidikannya.
Sejak muda, Megawati Soekarnoputri aktif di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).
Karir politiknya dimulai ketika menjadi wakil ketua Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Cabang Jakarta Pusat pada tahun 1986.
Pada tahun 1987, Megawati menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.
Pada tahun 1993, dalam Kongres Luar Biasa PDI yang diselenggarakan di Surabaya, Megawati Soekarnoputri terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum PDI.
Pada tahun 1996, Pemerintah Orde Baru tidak mengakui terpilihnya Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum PDI. [2]
Pemerintah Orde Baru lebih mengakui Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI.
Namun demikian, Megawati Soekarnoputri sendiri tidak mengakui hasil kongres tersebut.
Peristiwa 27 Juli 1996 terjadi perebutan kantor DPP PDI oleh pendukung Soerjadi dari tangan pendukung Megawati Soekarnoputri.
Aksi ini menewaskan beberapa pendukung Mega saat mempertahankan kantor gedung DPP PDI.
Tidak hanya itu, beberapa aktivis juga ditahan dan dipenjarakan karena kerusuhan tersebut. [3]
Setelah masa reformasi, Megawati Soekarnoputri dipilih menjadi Wakil Presiden dari tahun 1999 - 2001.
Kemudian, Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2001 - 2004
Pada pemilihan umum tahun 2004, berpasangan dengan K.H. Hasyim Muzadi, Megawati mencalonkan diri menjadi Presiden RI untuk dua periode namun kalah oleh Susilo Bambang Yudhoyono.
Pada tahun 2009, Megawati berpasangan dengan Prabowo Subianto juga maju kembali mencalonkan diri menjadi Presiden RI, namun kalah oleh Susilo Bambang Yudhoyono.
Hingga kini, Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Pemerintahan Megawati Soekarnoputri tercatat pernah melakukan upaya penundaan pembayaran utang sebesar 5,8 miliar USD pada pertemuan Paris Club tanggal 12 April 2002.
Namun pada tahun 2003, pemerintah membayar Utang luar negeri sebesar 116.3 triliun rupiah.