Kendati begitu, Heru menuturkan segala tindakan peretasan ialah perbuatan melanggar hukum sehingga dia meyakini aparat akan terjun guna menyelesaikan masalah ini.
"Saya rasa penegak hukum akan melakukan tindakan hukum. Nanti akan ada pernyataan resmi pejabat terkait," tutur Heru.
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan perkara peretasan yang dilakukan oleh Bjorka.
"BSSN juga telah melakukan koordinasi dengan penegak hukum, antara lain dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk mengambil langkah-langkah penegakan hukum," kata Juru Bicara BSSN Ariandi Putra.
Putra menjelaskan BSSN telah menelusuri sejumlah dugaan insiden kebocoran data yang terjadi serta melakukan validasi terhadap data-data yang diunggah.
BSSN pun sudah melakukan koordinasi dengan setiap penyelenggara sistem elektronik yang diduga mengalami kejadian kebocoran data, termasuk penyelenggara sistem elektronik (PSE) di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.
"BSSN bersama dengan PSE terkait telah dan sedang melakukan upaya-upaya mitigasi cepat untuk memperkuat sistem keamanan siber guna mencegah risiko yang lebih besar pada beberapa PSE tersebut," imbuhnya.
Aksi hacker Bjorka terus berlanjut setelah ia membobol surat Jokowi.
Bjorka juga mengungkap data pribadi beberapa pejabat, yaitu Ketua DPR Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, serta Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan.
Dosen Ilmu Komputer Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Rosihan Ari Yuana menjelaskan Bjorka menunjukkan celah-celah keamanan dari sistem digital beberapa laman pemerintah.
Rosihan berpendapat Bjorkan menunjukkan betapa lemahnya keamanan sistem digitel yang ada di Indonesia, terlebih aplikasi-aplikasi yang dimiliki pemerintah.
"Sebagai seorang hacker, tentu memang sudah menjadi profesinya untuk mencari dan menunjukkan celah-celah keamanan dari sebuah sistem digital," papar Rosihan seperti dilansir oleh Kompas.com.
Menurutnya lebih baik pemerintah peduli sejak awal membangun sistem digital yang kuat.
"Membuat sistem digital itu tidak hanya asal jadi, namun lemah di keamanan datanya, apalagi ini adalah data layanan publik," sambungnya.
Rosihan memaparkan apabila benar terjadi peretasan data publik, pemerintah harus mengakui kecerobohannya serta sigap mengavaluasi semua sistem digital yang ada.
Tak hanya itu, pemerintah juga harus mengevaluasi dari sisi keamanan perangkat keras serta keamanan jaringannya.
"Seharusnya jadi bahan evaluasi. Dalam waktu dekat, pemerintah harus segera berkonsultasi dengan para pakar keamanan digital, langkah apa yang harus dilakukan."
"Kalau perlu setiap aplikasi digital yang akan digunakan oleh layanan publik perlu lolos sertifikasi keamanannya," beber Rosihan.
Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews dengan judul Tak Terima Dituduh sebagai Bjorka, M Said Berencana Lapor ke Polisi: Sangat Terganggu