Kendati begitu, Bjorka tetap menebar ancaman serta menargetkan pembobolan data rahasia milik pemerintah Indonesia.
Pengamat Teknologi Informasi (IT) Heru Sutadi mengungkapkan jika hal tersebut benar, ini merupakan bukti keamanan siber instansi atau lembaga di Indonesia masih lemah.
“Yang perlu dipahami dari fenomena Bjorka ini, pertama, keamanan siber dan keamanan data kita lemah atau rapuh, karena kepedulian kita semua rendah serta keamanan siber dan keamanan data tidak dijalankan dengan baik dan benar,” kata Heru.
Terlebih kunci keamanan siber dan keamanan data ialah kolaborasi semua stakeholders mulai dari pemerintah, penyelenggara sistem elektronik (PSE), akademisi, serta masyarakat termasuk media.
Lebih lanjut, Heru mengklaim sering kali pemerintah gagap ketika kasus kebocoran data menyeruak.
“Ini harusnya kan tidak boleh seperti itu. Harus ada standar operation procedure (SOP), dengan menginvestigasi semua informasi kebocoran data untuk memastikan apakah benar ada kebocoran data, data mana yang bocor, dampaknya apa serta mengetahui penyebab dan siapa yang bertanggung jawab."
“Sehingga jangan tiap kebocoran kita bingung, yang akhirnya membuat masyarakat pasrah karena tidak bisa berbuat apa-apa,” beber Heru.