Anggota DPR Fraksi Demokrat Singgung Kerajaan Sambo, Sebut Kapolri Tak Cukup Kuat Tangani Kasusnya

Penulis: Ika Wahyuningsih
Editor: Putradi Pamungkas
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman saat rapat bersama KPK di Gedung DPR, Rabu (26/1/2022).

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Anggota DPR Fraksi Demokrat Benny Kabur Harman menyinggung soal adanya informasi terkait kerajaan Ferdy Sambo di Mabes Polri.

Benny yakin jika ada kerajaan Ferdy Sambo di Mabes Polri, suami Putri Candrawthi itu tidak bekerja sendiri.

Oleh sebab itu, lanjutnya, ada jenderal-jenderal polisi lain yang ikut terlibat atau berhubungan dengan Ferdy Sambo supaya juga diproses hukum lebih lanjut.

"Itulah tadi yang saya minta kalau memang jenderal semua terlibat, nampak Kapolri tidak cukup kuat untuk mengatasi masalah ini," kata Benny dikutip dari Kompas.

Ia juga menyinggung soal penonaktifan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk sementara waktu.

"Apa salahnya kalau Kapolri dinonaktifkan untuk sementara waktu supaya ada penyelesaian tuntas masalah ini di Mabes Polri."

Sebagai informasi, kasus pembunuhan Brigadir J ini merambat ke berbagai kasus lain seperti isu judi dan kerajaan yang bersangkutan di Mabes Polri.

Anggrota DPR ini juga mengingatkan untuk tetap fokus di kasus utamanya yakni pembunuhan berencana hingga menewaskan Brigadir J.

Baca: Pengacara Brigadir J Ungkap Bungker Uang Ratusan Miliar Sambo : Laporan Intelijen, 99 Persen Akurat

Baca: Mantan Kuasa Hukum Bharada E Sebut Ferdy Sambo Biseksual, Deolipa Yumara: Dia Pengin Jadi Presiden

"Jangan gagal fokus. Kasus Sambo selama ini yang sudah saya lihat yaitu mengarah soal judi dan kerajaan Sambo. Lupa kasus utamanya," ujar Benny.

"Oleh sebab itu, kami memohon menitipkan kepada Menko Polhukam tolonglah fokus pada penyelesaian hukum kasus Sambo ini," lanjutnya.

Sebelumnya sudah diberitakan soal adanua usul penonaktifan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sementara waktu.

Hal tersebut disampaikan Benny Harman Benny K Harman dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI dengan Kompolnas, Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman saat rapat bersama KPK di Gedung DPR, Rabu (26/1/2022). (Kolase Tribunnewswiki/Sumber: Tangkapan layar Youtube DPR RI)

"Kita tidak percaya polisi. Polisi kasih keterangan pada publik, tapi malah ditipu kita ini kan," tegas Benny, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/8/2022).

Polri, kata Benny, dinilai sudah melukai publik.

Ini dikarenakan penipuan sol penanganan kasus Brigadir J

"Kita dibohongi karena keterangan dari Mabes Polri ternyata salah. Jadi, publik dibohongi oleh polisi." imbuhnya, dikutip dari KompasTV.

Baca: Pengacara Brigadir J Ungkap Bungker Uang Ratusan Miliar Sambo : Laporan Intelijen, 99 Persen Akurat

Baca: Detail Hasil Otopsi Kedua Brigadir J: Tak Ada Luka Selain Tembakan

Benny juga menambahkan, dengan adanya pembohongan publik yang dilakukan itulah sudah sepatutnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit diberhentikan sementara.

Sebagai penggantinya Listyo Sigit, lanjut dia, jabatan tersebut diambil alih oleh Mahfud MD selaku Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam.

Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman saat rapat bersama KPK di Gedung DPR, Rabu (26/1/2022). (Sumber: Tangkapan layar Youtube DPR RI)

Anggota DPR fraksi Demokrat ini juga mengungkapkan langkah tersebut perlu diambil supaya penanganan kasus tewasnya Brigadir H berjalan transparan dan objektif.

"Mestinya Kapolri diberhentikan sementara dan diambil alih Menko Polhukam untuk menangani kasus tersebut supaya objektif dan transparan. Kita ingin ada penyelesaian yang tuntas," lanjut dia.

Halaman
12


Penulis: Ika Wahyuningsih
Editor: Putradi Pamungkas

Berita Populer