Kepala Unit Program WHO, Dr Ann Lindstrand mengkritik kebijakan vaksin berbayar tersebut.
Lindstrand mengatakan, pembayaran terhadap vaksin covid-19 bisa menimbulkan masalah etika dan juga pengaksesannya.
“Penting bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap vaksin dan pembayaran apa pun dapat menimbulkan masalah etika dan akses, khususnya selama pandemi.
Di saat bersama, kita membutuhkan cakupan dan jumlah vaksin bisa menjangkau semua pihak yang paling rentan," kata Lindstrand dalam jumpa pers di Jenewa seperti dikutip situs resmi WHO, Kamis (15/7/2021).
Baca: Kemenkes Sebut WHO Belum Rekomendasikan Vaksin Dosis Ketiga
Baca: WHO Umumkan 9 Varian Baru Virus Corona, Tiga di Antaranya Perlu Diwaspadai
Lindstrand menilai program vaksinasi covid-19 berbayar tidaklah tindakan yang tepat.
Menurut dia, jika anggaran yang menjadi masalah, saat ini banyak lembaga yang memberikan bantuan untuk pengadaan vaksin.
Ia mengatakan kerja sama internasional seperti COVAX Facility uang berada di bawah WHO juga emberikan jatah vaksin gratis kepada negara yang membutuhkan.
“Selain itu ada dosis COVAX yang disampaikan melalui kerjasama dengan badan UNICEF, WHO, dll, dan tentu saja mereka memiliki akses vaksin yang gratis, hingga 20 persen dari populasi yang didanai oleh para penyandang dana kerjasama COVAX, yang membuatnya sama sekali tidak mungkin untuk mengambil pembayaran dalam perjalanannya,” tuturnya.
Meski pengiriman dan penyimpanan vaksin membutuhkan biaya transportasi, logistik dan lainnya, Lindstrand mengatakan hal itu sudah ditanggung melalui bank pembangunan multilateral dan juga Bank Dunia.
Baca: Viral Vaksinasi di Karawang Disebut Tak Sesuai dengan Prosedur, Vaksinator Berikan Penjelasan
Baca: Menkes Budi Gunadi: Vaksin Moderna Sumbangan dari AS untuk Booster Para Nakes
Oleh sebab itu lah ia menilai, setiap orang di lapisan masyarakat harus memperoleh akses vaksin yang sama.
“Tetapi ada pendanaan yang tersedia untuk semua negara AMC melalui bank pembangunan multilateral, Bank Dunia dan sekarang juga Open Window dengan pendanaan yang cepat dan dapat diakses dari GAVI Dukungan pengiriman COVAX,” lanjutnya.
“Jadi dananya jangan terlalu banyak. Yang penting di sini adalah bahwa setiap orang memiliki hak dan harus memiliki hak akses ke vaksin ini terlepas dari masalah keuangan,” kata Lindstrand.
Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Program Darurat WHO Mike Ryan.
Ia pun menyinggung situasi pandemi Covid-19 di Indonesia yang kian memburuk.
“Kami telah melihat peningkatan kasus sebesar 44% selama seminggu terakhir dan peningkatan kematian sebesar 71 persen.
Jadi tidak diragukan lagi bahwa Indonesia menghadapi situasi yang sangat sulit,” kata Mike Ryan.
Baca: Kimia Farma Resmi Tunda Layanan Vaksin COVID-19 Berbayar, Ini Alasannya
Baca: Daftar Klinik Kimia Farma yang Melayani Vaksinasi Covid-19 Mandiri Beserta Biayanya
Mike Ryan juga menyebut Direktur WHO Dr Tedros, mengadakan pertemuan dengan pejabat senior dari Indonesia minggu lalu untuk membahas situasi dan melihat apa lagi yang bisa dilakukan untuk mendukung negara ini.
“Kita harus jauh lebih maju dengan vaksinasi dan Indonesia seharusnya memiliki lebih banyak akses ke vaksin melalui inisiatif seperti COVAX.
Jadi sekali lagi saya pikir ini menunjukkan bahwa vaksinasi gratis di titik akses dalam kampanye vaksinasi massal untuk memvaksinasi yang paling rentan, untuk memvaksinasi petugas kesehatan garis depan adalah rencananya,” pungkasnya.