Namun, usulan tersebut langsung mendapat penolakan dari sejumlah politikus lain yang ada di Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi mengatakan usulan Demokrat terkesan hanya berusaha mencari simpati publik.
Menurutnya, Demokrat tak realistis karena selama ini kantor DPR/MPR masih terus digunakan.
"Itu hanya cara untuk menarik simpati publik aja. Padahal rakyat sudah pintar, sudah rasional dan menggunakan logika," kata Achmad Baidowi.
Lebih lanjut Achmad Baidowi mengatakan selama PPKM Darurat, banyak dari pejabat DPR/MPR yang masih bekerja di kantor.
"Kalau DPR dijadikan RS darurat, di mana mau berkantor? Kan DPR tidak tutup 100 persen."
"Nanti akan ada juga usulan kantor pemerintahan jadi RS darurat," ujar Awiek, sapaan akrab Baidowi, Sabtu (10/7/2021).
Sebenarnya, kata Awiek, Komisi VI DPR sudah membicarakan soal RS darurat dengan Pertamedika sebagai holding rumah sakit.
Dia mengatakan RS darurat dapat memanfaatkan hotel-hotel yang kini sedang sepi pengunjung.
Awiek mengimbau agar usulan seperti yang disampaikan Fraksi Partai Demokrat sebaiknya disampaikan dalam rapat atau forum resmi, bukan di media sosial.
"Kami di Komisi VI sudah membahas dengan Pertamedika holding RS. Bahwa untuk RS darurat bisa memanfaatkan hotel-hotel yang sekarang ini sepi pengunjung, daripada membangun baru."
Achmad kemudian menegaskan bahwa pembahasan soal RSD sudah pernah dibicarakan dalam rapat tertutup.
Baca: Bantu Rumah Sakit, Pemprov DKI Jakarta Buka Posko Pengisian Tabung Oksigen Gratis
Baca: Rumah Sakit Darurat Virus Corona - Wisma Atlet Kemayoran
"Kami sampaikan secara resmi di rapat, bukan di luaran. Dengan memanfaatkan hotel-hotel tersebut atau fasilitas lainnya, paling tidak dapat membantu menggerakkan ekonomi, sekaligus membantu menyelesaikan kesehatan," paparnya.
Sejalan dengan PPP, Partai Golkar juga menolak usulan Fraksi Partai Demokrat tersebut.
Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, DPR harus tetap bekerja dan menjalankan tugas pokoknya di tengah pandemi.
"Menurut saya, DPR harus tetap menjalankan tugas kenegaraannya sebagai fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi," ujar Ace, Sabtu (10/7/2021).
Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu mengatakan pada saat krusial seperti ini, DPR justru harus berkontribusi untuk rakyat, dengan memastikan kinerja pemerintah agar lebih baik lagi.
Menurutnya, usulan Fraksi Partai Demokrat justru berpotensi mengganggu kinerja, tugas pokok, dan kontribusi DPR dalam penanganan pandemi.
"Di tengah pandemi Covid-19 ini, justru DPR harus turut berkontribusi sesuai dengan tupoksinya terhadap penanganan Covid-19. Dengan cara memastikan agar kinerja pemerintah lebih baik lagi dalam penanganan Covid-19."