Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, bantuan yang dimaksud oleh staffnya bukanlah bansos PKH.
Sebelumnya, Amon Djobo menyebut soal pendistribusian Bansos Program Keluarga Harapan (PKH).
Dirinya merasa tersinggung saat Risma ingin menyerahkan bantuan ke DPRD Alor dan bukan ke Kabupaten.
Namun menurut Risma, bantuan yang dimaksutkan adalah bantuan bencana, bukan Bansos PKH.
Risma mengaku mengalami kesulitan menyalurkan bantuan karena cuaca dan koneksi internet yang belum pulih.
Agar bantuan cepat tersalurkan, ia terhubung dengan Ketua DPRD Kabupaten Alor, Enny Anggrek, menawarkan pertolongan agar bantuan untuk korban bencana bisa cepat diterima masyarakat Alor.
“Saat itu kemudian adalah Ketua DPRD (Alor) menyampaikan kami butuh bantuan, tapi tidak bisa (masuk),"
"Beliau (Ketua DPRD) menawarkan, 'Bu, itu ada paket dari Dolog yang ibu bisa ganti',” ujarnya di Bandung, Rabu (2/6/2021), dikutip dari laman Kemensos.go.id.
Bupati Amon sendiri terdengar marah karena bantuan sosial yang seharusnya diurus oleh daerah malah diurus oleh DPRD Alor.
Selain marah kepada Mensos, ia juga mengusir staf Kemensos agar segera meninggalkan kabupaten Alor.
Kepada wartawan, Bupati Amon mengakui video yang beredar tersebut.
Baca: Sosok Bupati Alor yang Marahi Staff Mensos dan Sepak Terjangnya, Pernah Ancam Tembak Kolonel TNI
Baca: Buntut Viral Bupati Alor Marahi 2 Staff Risma soal Bansos, PDIP Resmi Cabut Dukungan
Ia mengaku memang memarahi dua staf Kementerian Sosial yang datang untuk melaporkan terkait bantuan santunan kematian bagi korban bencana siklon seroja di wilayah itu.
Pemicu kemarahannya adalah laporan Mensos kepada Presiden Jokowi saat pertemuan virtual penanganan bencana di Provinsi NTT dan NTB dengan gubernur dan para bupati pada 7 April 2021 lalu
Saat itu, kata Bupati Amon, Risma melaporkan kepada Jokowi bahwa telah menyalurkan bantuan kepada korban bencana di Kabupaten Alor melalui DPRD.
Menurutnya, saat dua staf Kemensos datang untuk melaporkan soal bantuan tersebut, ia tersulut emosi dan langsung marah.
Ia mengatakan, harusnya bantuan itu diberikan melalui DPRD saja.
"Mereka datang yang dua orang, bilang ada datang bawa bantuan untuk yang mati 15 juta."
"Itu yang saya marah. Lu kasih di DPRD yang bagi. Kenapa kasih di kami," ujarnya.