Tanggapi Kasus 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Firli Bahuri: Gak Ada Upaya Menyingkirkan

Penulis: Maghita Primastya Handayani
Editor: haerahr
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (5/3/2020). Soal pemberhentian 75pegawai KPK, Firli Bahuri mengatakan asesmen TWK telah sesuai syarat mekanisme dan prosedur yang ada.

Pemilihan tanggal pelantikan menjadi istimewa karena bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila.

Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji jabatan sebagai ASN KPK ditayangkan secara langsung di kalan YouTube KPK RI.

Karena masih dalam situasi pandemi, tidak semua yang dilantik menjadi ASN KPK bisa hadir.

Untuk tetap bisa menerapkan protokol kesehatan, pelantikan diwakili oleh 53 orang pegawai yang lolos tes.

Sedangkan pegawai KPK lainnya menghadiri acara pelantikan secara daring.

Meski hanya dihadiri oleh 53 pegawai, KPK tetap menerapkan protokol keamanan yang ketat.

Ribuan aparat kepolisian dan TNI serta beberapa unit kendaraan taktis telah disiagakan di luar gedung.

Jalan Kuningan Persada yang berlokasi di depan Gedung KPK pun juga ditutup untuk akses umum.

Firli Bahuri sampaikan empat misi KPK

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (Kapolda Sumsel Irjen Firli Bahuri mengikuti tes wawancara dan uji publik calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023, di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (27/8/2019))

Dalam sambutannya, Firli Bahuri mengatakan bahwa Hari Lahir Pancasila memiliki sarat makna seerta tauladan bagi seluruh warga negara.

Terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lebih lanjut Firli Bahuri mengatakan bahwa KPK akan terus mewujudkan tujuan negara dengan semangat Pancasila.

"Segenap anak bangsa yang diberi mandat di KPK terus berupaya mewujudkan tujuan negara dengan semangat Pancasila melalui upaya tindak pidana korupsi," terang Firli.

Pada sambutannya, Firli Bahuri mengungkapkan empat misi KPK.

Pertama meningkatkan upaya pencegahan melalui perbaikan sistem, pengelolaan administrasi lembaga negara dan pemerintah anti-korupsi.

Kedua yaitu meningkatkan upaya pencegahan melalui pendidikan masyarakat yang komprehensif supaya orang tidak ingin melakukan korupsi..

Selanjutnya, pemberantasan korupsi yang efektif, akuntabel, dan profesional sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan.

Keempat, meningkatkan akuntabilitas, profesionalitas, dan integritas KPK dalam tugas dan wewenangnya.

Firli mengingatkan bahwa siapapun yang melakukan korupsi ialah pengkhianat Pancasila.

Hal tersebut dikarenakan korupsi bertentangan dengan butir-butir sila Pancasila.

Halaman
123


Penulis: Maghita Primastya Handayani
Editor: haerahr

Berita Populer