Namun faktanya, tetap ada peningkatan mobilitas warga pada beberapa hari libur panjang yang lalu.
“Konsistensi penerapan kebijakan di lapangan harus dilakukan untuk mencapai hasil seperti yang diharapkan. Larangan aktivitas mudik harus adil dan konsisten,” kata Puan, di Jakarta, Kamis (8/4/2021).
Baca: Profil Arief Muhammad, Surati Jokowi Soal Larangan Mudik, Minta Fakir Kuota dan Jodoh Dijamin
Baca: 4 Poin Penting Larangan Mudik Lebaran 2021: Mulai Berlaku pada 6-17 Mei, Cuti Hanya Sehari
Politisi PDI Perjuangan itu menuturkan untuk mengatasi penyebaran Covid-19 sekaligus menjaga geliat perekonomian memang tidak mudah.
Pelarangan mudik bisa mencegah penyebaran Covid-19, tapi mengurangi putaran perekonomian dari pusat ke daerah.
Masyarakat pun, kata Puan, masih bertanya-tanya mengapa mudik dilarang tetapi tempat wisata diizinkan buka meski tetap ada pembatasan.
Karena itu, Puan meminta pemerintah memanfaatkan waktu untuk mematangkan kebijakan terkait mudik, ibadah di bulan Ramadan, dan tempat wisata, agar pencegahan penyebaran Covid-19 dan menjaga perekonomian dapat berjalan adil serta efektif.
“Tidak boleh ada lagi kebijakan yang membingungkan masyarakat. Siapkan mekanismenya, sumber daya manusianya, supaya penerapan dan pengawasan di lapangan konsisten,” ujar Puan.
“Jangan sampai masyarakat yang sudah berkorban tidak mudik, sudah mengikuti aturan, justru kecewa karena orang lain melanggar tapi tidak ditindak karena belum ada payung hukumnya,” imbuhnya.
Hal lain yang perlu dilakukan, kata Puan, adalah sosialisasi yang massif dan efektif supaya masyarakat mau bersama-sama berkorban menunda mudik demi mencegah penyebaran Covid-19.
“Mari kita mawas diri, bersabar menahan kerinduan berkumpul bersama keluarga di kampung halaman, demi kebaikan kita bersama,” pungkasnya.
Baca artikel lain soal aturan larangan mudik di sini.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Mudik Lebaran 2021 Dilarang, Survei Kemenhub: 27 Juta Orang Akan Tetap Pulang Kampung