Justru sebaliknya, Demokrat melindungi hak Anas Urbaningrum kala itu.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan, Senin (1/3/2021).
"Sejarah Partai Demokrat justru melindungi Anas. Permintaan DPD dan DPC agar Anas di-KLB-kan justru haknya dilindungi oleh majelis tinggi waktu itu, meskipun elektabilitas Partai Demokrat terus turun karena kasus Anas," kata Herzaky.
Sebelum Anas ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat berusaha menyelamatkan hak Anas sebagai ketua umum.
Namun akhirnya, status tersangka dari Anas yang membuatnya sulit diselamatkan.
"Sampai akhirnya Anas sulit diselamatkan karena posisi tersangka. Itu ada dalam AD/ART," ucap Herzaky.
Herzaky kembali menegaskan bahwa adanya dorongan untuk Kongres Luar Biasa (KLB) bukan merupakan hal yang legal.
Baca: Kisruh Kudeta Demokrat, Jhoni Allen Bongkar Perangai SBY: Tidak Berkeringat Sama Sekali
Baca: Partai Demokrat Panas, 2 Ketua DPC Dipecat karena Dukung KLB, Eks Wasekjen Pertanyakan Maksud SBY
Sebab, KLB harus mendapat persetujuan dari Majelis Tinggi Partai Demokrat harus.
Ditambah, KLB memerlukan dorongan dari 2/3 dari 34 DPD dan setengah dari 514 DPC.
"Kalau ada KLB, pasti yang hadir bukan pemilik suara sah. Alias KLB Bodong ini namanya," ucapnya.
Lebih lanjut, Herzaky meminta Jhoni Allen untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang tidak benar tentang Partai Demokrat.
"Jadi, untuk mantan kader kami yang baru saja dipecat sebagai kader, jangan umbar pepesan kosong. Sebaiknya waktu yang ada dipakai buat membantu rakyat yang sedang kesulitan akibat pandemi dan bencana. Jangan buat kisruh dan rusak demokrasi kita," pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Jhoni Allen Tuduh SBY Kudeta Anas Urbaningrum, Andi Arief Beberkan Bukti Telak: Sejarah itu Penting