Cara Rakyat Myanmar Jatuhkan Penguasa Militer Hasil Kudeta: Boikot Seluruh Instansi Publik

Mereka menyerukan pemboikotan total seluruh instansi publik yang dikelola pemerintah sehingga pemerintahnya menjadi lumpuh.

Aksi boikot ini bisa dilakukan karena rakyat Myanmar yang turun ke jalan juga didukung oleh ribuan pegawai dan pekerja di instansi pemerintahan.

Di tengah tindakan keras meredam aksi demo, tujuan pengunjuk rasa adalah untuk mengambil alih kekuasaan pemimpin kudeta dengan menghentikan semua mekanisme pemerintahan agar tidak berfungsi, dikutip Al Jazeera, Sabtu (13/2/2021).

Membuat pemerintah kelaparan akan legitimasi dan pengakuan; hentikan fungsinya dengan melakukan pemogokan; dan memotong sumber pendanaannya.

Itulah strategi yang muncul dari gerakan massa di Myanmar yang bertujuan untuk menggulingkan kediktatoran militer baru.

Ketika para pengunjuk rasa yang menentang kudeta 1 Februari dengan berani dihalau oleh aparat yang melakukan pemukulan, penangkapan, meriam air, dan bahkan peluru tajam, para aktivis berharap pendekatan “tidak ada pengakuan, tidak ada partisipasi” dapat mempertahankan tekanan bahkan jika demonstrasi dibasmi dengan kekerasan.

Baca: Ketika Warga Myanmar Melawan Kudeta Militer dengan Humor: Mantanku Buruk, tapi Militer Lebih Buruk

Ribuan pengunjuk rasa mengambil bagian dalam demonstrasi menentang kudeta militer di depan kedutaan besar Tiongkok di Yangon pada 12 Februari 2021.

“Tujuan langsungnya adalah untuk mengambil kekuasaan militer dengan menghentikan semua mekanisme pemerintahannya,” kata Thinzar Shunlei Yi, yang seperti banyak aktivis sekarang bersembunyi untuk menghindari penangkapan.

“Ini akan menonaktifkan kemampuan militer untuk memerintah.”

Eksperimen 10 tahun Myanmar yang rapuh dalam demokrasi terhenti pada awal Februari ketika tentara menangkap pemimpin sipil Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan pejabat tinggi lainnya dalam penggerebekan dini hari ketika panglima militer Min Aung Hlaing merebut kekuasaan.

Baca: Terekam Kamera, Polisi Myanmar Ikut Barisan Pendemo Anti Kudeta Militer

Sebuah gerakan pembangkangan sipil segera dimulai dan mengumpulkan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat.

Kereta api berhenti, rumah sakit ditutup, dan pelayanan di ibu kota, Naypyidaw, diyakini tegang di tengah pemogokan massal.

File foto ini diambil pada 25 April 2018 menunjukkan pengungsi Rohingya berkumpul di belakang pagar kawat berduri di pengaturan permukiman sementara di zona perbatasan "tak bertuan" antara Myanmar dan Bangladesh, dekat distrik Maungdaw di negara bagian Rakhine Myanmar. Komunitas Rohingya tanpa kewarganegaraan Myanmar yang dilanda konflik berada di ujung tanduk dengan kembalinya kekuasaan militer, takut akan kekerasan lebih lanjut di bagian negara yang bergolak di mana orang lain telah menunjukkan dukungan untuk rezim baru. (Ye Aung THU / AFP)

Ribuan orang termasuk perawat, dokter, pengacara, guru, insinyur, petani, staf kereta api, pegawai negeri, pekerja pabrik dan bahkan beberapa petugas polisi, telah melakukan pemogokan atau membelot dalam upaya untuk melumpuhkan pemerintahan militer yang baru.

Dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan di halaman Facebook militer pada hari Kamis, Min Aung Hlaing mengatakan orang-orang yang "tidak bermoral" menghasut pegawai negeri untuk meninggalkan pekerjaan.

“Mereka yang sedang jauh dari tugasnya diminta segera kembali menjalankan tugasnya untuk kepentingan negara dan rakyat,” ujarnya.

Baca: Didemo Besar-besaran, Militer Myanmar Dekati Muslim Rohingya, Padahal Dulu Tega Lakukan Pembantaian

Serangan itu juga mengganggu sebagian besar kerajaan bisnis militer.

Sebuah tambang tembaga di wilayah utara Sagaing, yang dimiliki bersama oleh militer dan sebuah perusahaan China, telah berhenti beroperasi setelah lebih dari 2.000 pekerja mogok dan mundur dari pekerjaannya.

Dan ratusan insinyur dan staf lain yang bekerja untuk Mytel, operator telekomunikasi yang sebagian dimiliki oleh militer, telah berhenti bekerja.

Dalam foto file ini diambil pada 8 Juni 2015, para migran yang ditemukan di laut di atas kapal dipulangkan melintasi perbatasan Myanmar-Bangladesh di sub-kotapraja Taung Pyo, Maungdaw, di negara bagian Rakhine, Myanmar. Komunitas Rohingya tanpa kewarganegaraan Myanmar yang dilanda konflik berada di ujung tanduk dengan kembalinya kekuasaan militer, takut akan kekerasan lebih lanjut di bagian negara yang bergolak di mana orang lain telah menunjukkan dukungan untuk rezim baru.

Seruan untuk memboikot produk yang diproduksi oleh perusahaan milik tentara juga mendapat momentum.