Beberapa perjanjian Myanmar dengan China terkena imbasnya, dan kini terancam kandas, seperti diberitakan Intisari, Jumat (5/2/2021).
Banyak pejabat tinggi dari banyak kementerian yang ditunjuk oleh pemerintah pemimpin Aun San Suu Kyi, yang terkena dampak.
Kementerian keuangan, kerja sama internasional, hubungan ekonomi, urusan internal dan diplomasi terkena dampaknya, diberitakan 24h dari SCMP.
Menurut Yin Yihang, seorang peneliti urusan Myanmar di Taihe Institute China, beberapa pejabat yang dipecat terlibat dalam negosiasi dengan investor China.
Hal ini jelas merugikan investor China.
"Banyak pejabat yang dipecat telah atau terlibat dalam kerja sama ekonomi dengan Beijing," kata Yin
"Itu berarti bahwa beberapa kesepakatan ekonomi mungkin harus dirundingkan ulang dan ini membuat investor China putus asa," kata Yin.
Salah satu proyek bersama terbesar antara Myanmar dan China adalah rel kereta api.
Baca: Rekam Kudeta Myanmar, Instruktur Senam Tak Nyangka Videonya Jadi Viral: Saya Senam buat Kompetisi
Baca: Update Keadaan Darurat Myanmar: Pendukung Militer Rayakan Kudeta, Penerbangan Internasional Tutup
Menghubungkan Mandalay kota terbesar kedua di Myanmar dengan Kyaukpyu sebuah kota pesisir di Myanmar, tempat stasiun terminal pipa minyak dan gas.
Pembangunan itu bisa meluas hingga ke provinsi Yunnan, China.
Rencana kerja sama juga sedang berlangsung di proyek pelabuhan laut dalam yang didanai China dan beberapa proyek industri di kota Kyaukpyu.
Dalam beberapa pekan terakhir, China dan Myanmar telah menandatangani nota kesepahaman untuk penelitian tentang Koridor Ekonomi China-Myanmar.
Menghubungkan provinsi Yunnan, China, dengan kota Kyaukpyu dan akhirnya menghubungkan dengan kawasan, Samudera Hindia.
Namun kerja sama itu bisa saja kandas sejak militer Myanmar menguasai negara itu.
Baca: Militer Myanmar Sempat Bantah Isu Kudeta, Tuding Media Salah Menafsirkan Kata Panglima
Baca: Penahanan Aung San Suu Kyi Kuatkan Isu Kudeta, Militer Myanmar Janji Tetap Bertindak Sesuai Hukum
Militer Myanmar menolak menerima hasil pemilu November 2020 dan melancarkan kudeta.
Keadaan darurat diumumkan setidaknya selama satu tahun, sampai pemilihan baru diadakan.
Menurut peneliti Yin, hal ini bisa jadi merupakan penundaan proyek kerja sama antara Myanmar dan China.
"Investasi China di Myanmar kemungkinan akan menurun secara bertahap dalam jangka pendek. Sementara itu," Kata Yin.
Baca: Bangladesh Kirim Ribuan Muslim Rohingnya ke Pulau Terpencil, Pengungsi Mengaku Dipaksa Pindah
"Pemerintah China dan perusahaan akan melihat lebih dekat proyek-proyek mendatang di negara Asia Tenggara. Saya tidak berpikir Beijing akan meningkatkan proyek-proyek besar di Myanmar pada titik ini," ujar Yin.