“Kami ingin mengatasi ancaman jangka panjang terhadap perdamaian dan keamanan, tentu saja bekerja sama dengan Myanmar di Asia dan tetangga ASEAN,” Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward, presiden dewan untuk Februari, mengatakan kepada wartawan.
Wai Wai Nu, Pendiri dan Direktur Jaringan Perdamaian Wanita dan aktivis Rohingya, mengatakan pada Selasa, masyarakat sipil menginginkan tanggapan internasional yang "lebih berani" terhadap kudeta tersebut termasuk rujukan ke ICC, sanksi langsung terhadap militer dan bisnisnya, dan embargo senjata global di negara tersebut.
Kunci dari tindakan apa pun adalah tanggapan dari China dan Rusia, yang sebagai anggota tetap memiliki hak veto di dewan.
Pada 2017, dukungan mereka melindungi Myanmar dari langkah signifikan apa pun sebagai tanggapan atas tindakan keras Rohingya.
“Kami berharap bahwa setiap langkah Dewan akan kondusif bagi stabilitas Myanmar daripada membuat situasi menjadi lebih rumit,” kata juru bicara misi PBB di China.
Partai Liga Nasional untuk Demokrasi dari Aung San Suu Kyi menang telak dalam pemilihan umum 8 November di negara itu, tetapi tentara, yang dijamin seperempat kursi di parlemen dan juga memiliki partai proxy berteriak curang.
Ia mengklaim pada hari Senin bahwa pengambilalihan tersebut merupakan tanggapan atas kecurangan pemilu, meskipun tidak ada bukti perbuatan salah, dan bahwa tindakannya dibenarkan di bawah konstitusi 2008 yang ditulis oleh angkatan bersenjata.
"Selama bertahun-tahun, para pemimpin dunia memuji transisi 'demokrasi' dan konstitusi yang memberi militer kekuatan yang mereka gunakan untuk melakukan kudeta hari ini," tambah Radhakrishnan dari Global Justice Center.
“Sekarang, kami melihat konsekuensi dari tatanan internasional yang membutakan dirinya sendiri terhadap kenyataan demi kepentingan 'kemajuan' dan investasi ekonomi alih-alih melindungi hak asasi manusia.”
(tribunnewswiki.com/hr)