Dia juga mengoreksi istilah kudeta.
Menurutnya istilah kudeta lebih tepat jika terjadi dari dalam partai sendiri.
"Kalau ada istilah kudeta itu adalah dari dalam. Masa kudeta dari luar?," kata Moeldoko dalam konferensi pers virtual, Senin (1/2/2021) malam, dikutip Kompas.com.
"Ya kalau anak buahnya enggak boleh pergi ke mana-mana ya diborgol saja kali ya," ujarnya.
Mantan Panglima TNI itu pun menyampaikan pesan agar petinggi Partai Demokrat menjadi pemimpin yang kuat.
Dia menegaskan, seorang pemimpin partai sebaiknya tidak mudah terbawa perasaan.
"Saran saya, jadi seorang pemimpin harus pemimpin yang kuat. Janga mudah baperan. Jangan mudah terombang-ambing," tegasnya.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief menyebut Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko merupakan pejabat negara yang ingin mengambil kepemimpinan Partai Demokrat dari tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Hal itu diungkapkan Andi Arief melalui cuitan akun Twitter pribadinya, @Andiarief_, Senin (1/2/2021) malam.
"Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di Demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko," ungkap Andi Arief dikutip Tribunnews.
Andi Arief juga menyebut alasan AHY berkirim surat kepada Jokowi meminta konfirmasi dan klarifikasi.
Baca: Ada Upaya Kudeta AHY, Andi Mallarangeng: Demokrat Bukan Partai Kardus yang Mudah Diambil Paksa
Baca: Dikabarkan Restui Upaya Moeldoko Mengkudeta AHY di Demokrat, Mahfud MD: Terpikir Saja Tidak
"Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi," ujarnya.
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membeberkan ada gerakan politik yang ingin mengambil alih paksa kepemimpinan partai.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra bersuar senada.
Ia menyebut Moeldoko sebagai sosok yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat.
"Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," kata Herzaky dalam keterangan tertulis pada Kompas.com, Senin malam.
Dugaan kudeta itu, kata AHY, didapat dari laporan pimpinan dan kader di tingkat pusat maupun cabang.
"Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY dalam konferensi pers secara virtual, Senin (1/2/2021), diktuip Tribunnews.