Setelah pertemuan itu, Moeldoko menyebut muncul berbagai isu tentang Partai Demokrat.
Menurut Moeldoko, kesediaannya dalam menerima tamu dan berfoto bersama menunjukkan bahwa dirinya yang seorang jenderal tidak punya batas dengan siapa pun.
"Ya Kalau itu menjadi persoalan yang digunjingkan itu ya silakan saja. Saya tidak keberatan," ucap dia.
Sebelumnya Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief menyebut Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko merupakan pejabat negara yang ingin mengambil kepemimpinan Partai Demokrat dari tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Andi Arief melalui menyebut nama Moeldoko dalam cuitan akun Twitter pribadinya, @Andiarief_, Senin (1/2/2021) malam.
"Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di Demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko," ungkap Andi Arief.
"Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi," ujarnya.
Isu makar dalam Partai Demokrat awalnya dibeberkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam konferensi pers Senin siang.
AHY menuturkn, dari beberapa kesaksian dugaan gerakan makar ini juga melibatkan orang-orang dalam pemerintahan Jokowi.
Baca: AHY Kirim Surat ke Jokowi Soal Dugaan Makar di Partai Demokrat yang Melibatkan Petinggi Pemerintah
“Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, Gerakan ini (makar) melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di lingkar kekuasaan terdekat presiden Joko Widodo,” kata AHY dalam konferensi pers melalui akun YouTube Agus Yudhoyono pada Senin (1/2/2021).
Dalam keterangannya, putra pertama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mengatakan jika gerakan ini mendapatkan dukungan dari pejabat penting pemerintahan.
“Gerakan ini juga dikatakan telah mendapatkan dukungan menteri dan pejabat penting di pemerintahan Joko Widodo,” lanjut AHY.
AHY menuturkan, gerakan dugaan makar ini digunakan untuk kendaraan politik orang yang bersangkutan dalam pemilu 2024.
“Dalam komunikasi mereka pengambilalihan posisi paksa Ketua Umum Partai Demokrat akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden pada pemilu 2024 mendatang,” kata putra sulung SBY tersebut.