Sebagai contoh, diberitakan sebelumnya, Dinas Kesehatan DKI Jakarta menemukan 592 klaster keluarga di Jakarta dalam periode 3-25 Januari 2021.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia mengatakan klaster keluarga tersebut menyumbang 1.265 kasus Covid-19 dalam periode tersebut.
Dwi menjelaskan anggota keluarga yang terpapar Covid-19 dalam klaster tersebut memiliki riwayat perjalanan ke luar kota saat libur panjang Natal dan Tahun Baru.
Wiku mengatakan pemantauan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan perlu ditingkatkan.
Dia menyebut pemantauan dapat dilakukan dengan memberdayakan masyarakat di lingkungan terkecil melalui posko Covid-19 yang dibentuk di tingkat RT dan RW.
"Pemerintah menyadari pentingnya pemantauan penanganan pandemi Covid-19 ini yang sensitif menyentuh sampai dengan tingkatan mikro, yaitu RT/RW," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (28/1/2021).
Wiku mengatakan, dengan sifat gotong royong yang dimiliki masyarakat Indonesia, posko Covid-19 di tingkat RT dan RW efektif untuk meningkatkan kepatuhan protokol kesehatan.
Baca: Eropa Kacau dan Rusuh selama Vaksinasi Covid-19, Kerusuhan Besar di Polandia dan Belanda
Baca: Pelajaran dari Wuhan: Covid Setahun Lalu, Mayat Tergeletak di Pinggir Jalan, Kini Jalan Sudah Ramai
"Menyadari potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan bermodalkan gotong-royong, maka pos komando yang terdiri dari berbagai unsur seperti BPBD, Satpol PP, TNI, Polri, maupun elemen masyarakat akan menjadi perpanjangan tangan Satgas di daerah yang sebelumnya sudah terbentuk," ujarnya.
Wiku menuturkan, posko penanganan bencana di tingkat RT dan RW bukan hal baru.
Ia mencontohkan beberapa waktu lalu dibentuk posko serupa untuk menangani gempa di Sulawesi Barat.
Melalui posko tersebut, tim tanggap darurat dari berbagai elemen melakukan mitigasi pasca bencana.
Di saat bersamaan, mereka juga memperhatikan pengendalian penularan Covid-19 di lingkungan tersebut.
"Pada prinsipnya kita adalah bangsa unggul yang mampu manfaatkan dengan baik aset bangsa yaitu masy dengan nilai-nilai kegotongroyongannya," kata Wiku.
Sementara itu, terkait usulan penerapan lockdown di Pulau Jawa demi menekan lonjakan kasus Covid-19, Wiku mengatakan setiap kebijakan dalam penanganan Covid-19 pasti mempertimbangkan seluruh sektor.
Tak hanya itu, kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 telah disesuaikan dengan kondisi dan risiko penularan di suatu daerah.
"Perlu menjadi pemahaman bersama bahwa dalam membuat kebijakan nasional seluruh sektor terdampak harus menjadi bahan pertimbangan," ujar Wiku.
Di Pulau Jawa, lanjut Wiku, pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak pertengahan Januari 2021. Kebijakan ini juga diterapkan di Pulau Bali.
Harapannya, melalui PPKM laju penularan Covid-19 dapat ditekan di wilayah tersebut.
Selain pembatasan kegiatan, ia mengatakan pemerintah juga terus meningkatkan upaya 3T yakni testing, tracing, dan treatment.