Michael berpendapat anggaran-anggaran janggal seperti ini akan ada setiap tahunnya jika proses penganggaran tidak dibuka kepada publik dan waktu pembahasannya sangat mepet.
Kejadian lem aibon tahun lalu dan RKT DPRD tahun ini seharusnya menjadi momentum memperbaiki proses penganggaran di era pemerintahan Anies Baswedan.
“Kami dukung langkah Kemendagri melakukan evaluasi menyeluruh dan kritis terkait sistem penganggaran APBD 2021 DKI. Kami juga kembali meminta Pemprov DKI untuk segera membuka rincian APBD 2021 yang sudah diketok dua minggu lalu, namun hingga hari ini seakan-akan masih juga dirahasiakan isiannya,” kata Michael.
Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul PSI: Temuan Anggaran Janggal Rp 580 M untuk Kegiatan DPRD DKI Cerminan Cacatnya Penyusunan Anggaran