Meski demikian, informasi yang diperoleh Tribunnews.com nama Sandiaga Uno dianggap berpeluang kuat menggantikan Edhy Prabowo jika pilihannya harus dari Partai Gerindra.
Sandiaga Uno dianggap sebagai 'orang dekat' Prabowo.
Presiden Jokowi juga disebut 'nyaman' dengan sosok Sandiaga Uno.
Dengan latar belakang pengusaha dan saat ini fokus memajukan UMKM, Sandiaga Uno dianggap tepat untuk menjadi Menteri KKP.
Meskipun di media sosial, ramai 'gurauan' dari netizen untuk mengangkat Fadli Zon jadi menteri Jokowi.
Fadli Zon selama ini dikenal gencar mengkritik kebijakan Jokowi.
Bahkan sejak kemarin, nama Fadli Zon trending dibicarakan netizen di media sosial.
Baca: Gerindra Minta Maaf pada Jokowi dan Maruf Amin Atas Penangkapan Menteri KKP Edhy Prabowo
Baca: Edhy Prabowo Mundur dari Jabatan Menteri KKP & Gerindra, Fadli Zon Ingatkan KPK Soal Harun Masiku
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut partainya menunggu keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kursi Menteri Kelautan dan Perikanan.
"Kami dari Partai Gerindra tidak mencampuri dan kami tunggu saja bagaimana kebijakan dari Pak Presiden," ujar Dasco di komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (26/11/2020).
Dasco menyebut, penentuan kursi menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden Jokowi.
"Itu adalah hak prerogatif presiden dan kami belum bicara atau mendapatkan kabar lebih lanjut mengenai itu (kursi Menteri Keluatan dan Perikanan)," ucap Dasco.
Sementara itu, pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio memprediksi posisi menteri KKP akan kembali diisi oleh orang dari partai politik.
Hanya saja tidak dari Partai Gerindra lagi.
"Kalau saya memprediksi kemungkinan besar akan diisi dari parpol, tetapi dari partai yang lain (bukan Gerindra, - red). Nampaknya kecil kemungkinannya, karena presiden nampaknya ingin memperbaiki KKP," ujar Hendri, ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (26/11/2020).
Hendri mengatakan hal tersebut bisa jadi membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan jatah di kementerian lain bagi Gerindra.
Menurutnya tak aneh apabila Jokowi tetap memberikan 'jatah' kepada Gerindra meski satu kadernya sudah terbukti melakukan korupsi, karena pertimbangannya adalah menjaga keseimbangan pemerintahan.
"Jadi kalaupun (posisi menteri KKP) diberikan kepada parpol, kemungkinan bukan dari Gerindra. Dan misalnya pak presiden mau memberikan jatah kepada Gerindra, mungkin akan diberikan ke kementerian yang lain. Kenapa sudah korupsi tetap dapat jatah? Ya itukan hak prerogatif presiden juga untuk menjaga keseimbangan pemerintahan," jelasnya.