Gerakan anti-lockdown yang tak punya massa besar ini cukup vokal menentang kebijakan pemerintah pusat.
Di dalamnya banyak tokoh-tokoh aktivis anti-vaksin, ahli teori konspirasi, orang-orang yang percaya pembatasan sosial adalah bentuk pelanggaran kebebasan sipil, sebagaimana dilansir Associated Press, Minggu (29/11/2020).
Baca: Muncul 21,695 Kasus Corona dalam 24 Jam, Jerman Atur Ketat Pembatasan Sosial Jelang Natal
Seperti diketahui, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menunjuk anggota parlemen Partai Konservatif Nadhim Zahawi menjadi Menteri Kesehatan baru yang bertugas mengurusi seputar program dan distribusi vaksin virus corona.
Bekerjasama dengan badan regulator obat-obatan, pemerintah Inggris sedang menguji dua vaksi yakni Pfizer/BioNTech dan yang lain adalah AstraZeneca/Universitas Oxford.
Kepada Guardian, sejumlah rumah sakit mengaku akan menerima dosis pertama vaksin pada 7 Desember 2020, jika sudah ada persetujuan.
Seperti diketahui, Inggris telah memesan 40 juta dosis vaksin Pfizer dan 100 juta dosis AstraZeneca.
Pemerintah memprioritaskan para pekerja medis dan penghuni panti jompo yang pertama divaksinasi.
Baca: Prosedur Bikin Baru atau Perpanjang SIM di Luar Daerah Domisili, Cukup Bawa Persyaratan Ini
Baca: Presiden Jokowi Tetapkan 9 Desember 2020 jadi Hari Libur Nasional untuk Pilkada Serentak
Selanjutnya para orang tua dan mereka yang berusia di atas 80 tahun, sebagaimana dilansir Associated Press, Sabtu (28/11/2020).
Diwartakan sebelumnya, kabar virus corona di Inggris tidak hanya soal vaksin.
Kebijakan pemerintah Inggris mendapat pertentangan dari anggota parlemen setempat
Pertentangan gagasan ihwal kebijakan Covid-19 di Inggris Raya terjadi antara PM Boris Johnson dan anggota parlemen dari Partai Konservatif.
Pembatasan ketat virus corona yang diterapkan Pemerintah Inggris ditentang anggota parlemen dengan menyebut itu akan menghadirkan kerusakan ekonomi.
Baca: K-Movievaganza: Sinopsis The Spy: Undercover Operation, Tayang Malam Ini di Trans7 pukul 22.00 WIB
Adapun pemerintah Inggris menjawab kritik tersebut dengan menegaskan bahwa pembatasan ketat adalah satu-satunya cara untuk menghindari lonjakan kasus yang justru dapat membebani sistem kesehatan.
Kebijakan locdown nasional selama satu bulan di Inggris telah berakhir pada Rabu (25/11), dan akan diubah melalui regulasi di tingkat daerah yang pada prinsipnya tetap membatasi aktivitas bisnis, perjalanan, dan pertemuan publik.
Gagasan tersebut mendapat pertentangan dari partai pendukung Boris, Partai Konservatif di parlemen, sebagaimana dilansir Associated Press, Sabtu (28/11).
Baca: Prosedur Bikin Baru atau Perpanjang SIM di Luar Daerah Domisili, Cukup Bawa Persyaratan Ini
Baca: Presiden Jokowi Tetapkan 9 Desember 2020 jadi Hari Libur Nasional untuk Pilkada Serentak
Anggota parlemen menyebut kebijakan Boris dapat menyebabkan kerusakan ekonomi yang lebih besar daripada manfaat kesehatan masyarakat.
Beberapa dari mereka menegaskan akan melakukan voting di tingkat parlemen menolak aturan pemerintah.
Sementara itu Menteri Kabinet Michael Gove menyebut apa yang dilakukan pemerintah Inggris 'sangat perlu' untuk atasi wabah.
Kepada The Times of London, Gove menegaskan bahwa masih ada belasan ribu pasien corona yang berada di rumah sakit.
Inggris dilaporkan memiliki infeksi corona paling mematikan di Eropa yang menewaskan 57.000 orang.