Sedangkan untuk pelaksanaan vaksinasi itu sendiri ada dua jalur, yakni jalur pemerintah dan jalur mandiri.
Melansir Kontan.co.id, untuk jalur pemerintah, program vaksinasi ini diberikan secara gratis kepada tenaga medis, aparat hukum, tokoh agama, tenaga pendidik, apatur pemerintah pusat sampai daerah, hingga BPJS penerima bantuan subsidi.
Sedangkan untuk jalur mandiri ini akan menyasar masyarakat yang berusia 19-59 tahun, ada sekitar 57 juta orang sasarannya vaksin corona atau Covid-19 dengan kebutuhan vaksin sekitar 115 juta dosis.
Berbeda dengan program pemerintah yang memberikan vaksin secara gratis, vaksin mandiri ini berbayar.
Baca: Kabar Baik, Uni Eropa Capai Kesepakatan dengan Moderna, 160 Juta Dosis Vaksin Corona Siap Dipasok
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diberi tugas untuk mendistribusikan vaksin Covid-19 kategori mandiri.
Dalam pelaksanaannya, Menteri BUMN Erick Thohir telah menugaskan PT Telekomunikasi Indonesia dan PT Bio Farma untuk melakukan pendataan masyarakat yang ingin melakukan vaksin mandiri.
Chief Digital Healthcare Officer Bio Farma Soleh Ayubi mengatakan, rencananya masyarakat yang ingin melakukan vaksin mandiri bisa berbagai kanal. Mulai dari aplikasi, website hingga walk in.
“Jadi untuk daerah-daerah yang teknologinya sangat masif, kita berharap sebagian besar orang pake app in dan web in. Kalau di daerah-daerah yang belum maju, kita pakai walk in,” ujar Soleh dalam webinar, Selasa (24/11/2020).
Mengutip Kompas.com, untuk tahap pertama, masyarakat bisa melakukan registrasi dan pre-order vaksin Covid-19.
Baca: Keluarkan Dana Rp 19,8 Triliun, Filipina Siap Suntik Vaksin Covid-19 untuk 60 Juta Warganya
Setelah itu, pihaknya akan melakukan initial screening.
Sebab, nantinya vaksin Covid-19 ini hanya diperuntukan bagi masyarakat berusia 18 sampai 59 tahun saja.
“Pre-order ini bisa digunakan untuk WNI dan WNA. Pengisian NIK ini KTP di-scan dengan aplikasi tersebut. Harapannya dengan proses ini kita akan dapatkan data yang sangat valid dan bagus,” kata dia.
Pre-order ini juga dilakukan untuk mengetahui kebutuhan vaksin di suatu daerah sebelum didistribusikan.
Dengan begitu, penyelenggara vaksinasi tak bisa memesan vaksin melebihi pesanan yang sudah dilakukan.
Hal itu dilakukan untuk mencegah adanya penimbunan vaksin Covid-19.
“Begitu kita dapat dari pre-order, misalnya Pemalang, Jateng, kita butuh 1 juta dosis. Nah di belakang layar, kita akan siapkan. Begitu barang sudah dikirimkan ke Pemalamg, kita kirimkan reservasi,” ungkapnya.
Setelah melakukan registrasi dan pre-order, masyarakat diminta untuk melakukan pembayaran.
Sesudah membayar, masyarakat tinggal menunggu notifikasi pengingat yang akan muncul di aplikasi tersebut.
Baca: Uji Coba Tahap Akhir Vaksin Corona, AstraZeneca Laporkan 90% Efektif Digunakan
Notifikasi pengingat tersebut untuk memberitahu masyarakat kapan waktu dilakukannya vaksinisasi.