Setelah terpilih kembali, Presiden Polandia Andrzej Duda berkampanye melawan 'ideologi LGBT' yang ia kategorikan lebih merusak daripada komunisme.
Dalam kampanye, ia berjanji melarang pengajaran tentang hak-hak kelompok tersebut di sekolah.
Pada Juni 2020, Duda mengatakan bahwa dia tidak akan mengizinkan pasangan gay menikah atau mengadopsi anak.
Ia menyebut LGBT sebagai 'ideologi asing' yang tidak mendapat tempat di Polandia, dan membandingkannya dengan indoktrinasi Uni Soviet atas negaranya di masa lampau.
Baca: Presiden Polandia Andrzej Duda Berharap Joe Biden Perkuat Hubungan Bilateral
Baca: Teten Masduki Sebut BLT UMKM Rp2,4 Juta Direncanakan Dilanjutkan Tahun Depan
Sebagai strategi menahan laju homofobia, Komisi Uni Eropa memotong pendanaan ke beberapa kota Polandia yang mendeklarasikan diri sebagai 'zona bebas LGBT'.
Namun, pemerintah Polandia memberi kompensasi kepada kota-kota tersebut.
"Kami tidak pernah dapat menerima zona bebas LGBT karena sebenarnya itu adalah zona bebas kemanusiaan," kata Komisaris Uni Eropa untuk Kesetaraan Helena Dalli dalam konferensi pers, dilansir Reuters, Kamis (13/11).
Jurova dan Dalli menjelaskan bahwa UE tidak akan mendanai proyek apa pun yang tidak menghormati hak LGBT.
Bahkan, komisi Uni Eropa mengusulkan untuk memasukkan homofobia ke dalam daftar kejahatan besar di Eropa, seperti terorisme dan perdagangan manusia.
Baca: Hari Ini dalam Sejarah 13 November: Presiden Venezuela Carlos Delgado Chalbaud Dibunuh di Caracas
Baca: Hari Ini dalam Sejarah 13 November: Gunung Nevado del Ruiz di Kolombia Meletus, Tewaskan 23.000
Meski demikian, usul tersebut harus mendapat persetujuan dari anggota UE.
Tak hanya di Polandia, Negara Hungaria mengusulkan amandemen konstitusi yang memberi penegasan bahwa seorang anak harus dibesarkan dalam ikatan gender yang jelas.
Kalimat tersebut merujuk pada interpretasi ajaran Kristen, sebagai agama mayoritas di sana.
Lebih jauh lagi, kelompok nasionalis yang sedang berkuasa ini juga mengusulkan rancangan undang-undang berisi larangan adopsi bagi pasangan sesama jenis.
Melansir Reuters, Kamis (12/22/2020), pemerintahan Hungaria saat ini berada di tangan nasionalis sayap kanan, sehingga retorika anti-LGBTIQ muncul di tingkat pemerintahan.
Seperti diketahui, Partai Fidesz, sebuah partai kanan yang berkuasa di Hungaria ini gencar mengeluarkan kampanye anti-LGBT jelang menghadapi pemilu pada 2022.
Baca: Barack Obama Sebut Demokrasi di AS di Ambang Krisis
Baca: Sosok Penyebar Video Mirip Gisel, Seorang Pria Berinisial PP Berhasil Ditangkap Polisi
Sejumlah aktivis hak asasi manusia menyebut langkah ini sebagai serangan terhadap komunitas LGBTIQ yang dilakukan di tengah pandemi Covid-19.
Diwartakan sebelumnya, sejumlah pejabat Komisi Uni Eropa meluncurkan strategi untuk melindungi dan mendukung kelompok lesbian, gay, biseksual, transgender, intersex, dan queer/questioning.