Gerakan protes di masa lalu di Thailand telah berakhir dengan tindakan kekerasan, paling baru pada tahun 2010.
Prayuth yang merupakan mantan panglima militer yang melakukan kudeta pada tahun 2014, mendesak para pengunjuk rasa untuk mempercayai proses parlemen untuk menangani keluhan mereka selama a sesi khususminggu depan dan mengatakan pemerintah dan para aktivis harus "mundur selangkah" dan "mencari solusi untuk masalah tersebut."
Raja sendiri mendukung sesi yang akan diadakan mulai 26 Oktober mendatang, menurut pemberitahuan Royal Gazette pada hari Rabu.
Para pengunjuk rasa yang dipimpin pemuda juga menyerukan pengunduran diri pemerintah Prayuth dan penulisan ulang konstitusi, yang dirancang oleh panel yang ditunjuk militer setelah kudeta 2014.
Baca: Panusaya, Mahasiswi Thailand yang Pemberani, Pimpin Aksi Menentang Monarki Thailand: Kini Ditahan
Para aktivis mengatakan piagam itu berperan dalam membantu Prayuth mempertahankan kekuasaan setelahPemilu 2019.
Perdana menteri mengatakan sudah waktunya untuk memutus siklus para pemimpin pemerintah yang harus menghadapi massa dari kelompok-kelompok yang berlawanan untuk mencegah negara menjadi tidak dapat diatur dan turun ke dalam kekacauan.
“Satu-satunya cara pasti untuk mencapai penyelesaian masalah yang berkelanjutan dan bertahan lama adalah dengan berbicara satu sama lain, menghormati proses hukum,” katanya.